Bersamaan dengan momen Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, banyak kritik menghampiri pemerintah mengenai penegakkan HAM di Indonesia. Mereka menuding pemerintahan saat ini tak serius menyelesaikan berbagai  kasus pelanggaran HAM.
Namun, hal tersebut sepertinya tidak terlalu tepat. Bila ditelisik lebih dalam, pemerintahan Presiden Joko Widodo bukan mengabaikan penyelesaian berbagai kasus itu.
Presiden pun mengakui bahwa ada PR untuk itu, dan butuh waktu serta kerjasama banyak pihak untuk menyelesaikannya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam peringatan Hari HAM sedunia di Solo, Jawa Tengah kemarin (10/12).
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Presiden.
Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, katanya, seperti penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Presiden.
Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Adanya komitmen tersebut sudah lebih maju dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya. Â
Kemudian, perlu dipahami bahwa dalam memimpin suatu negara, setiap Presiden memiliki prioritas yang akan dikerjakannya. Pembangunan dan pembenahan itu pun juga tidak bisa seperti Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan, melainkan perlu waktu dan dilakukan secara bertahap.
Saat ini, Presiden Jokowi memiliki fokus untuk membangun infrastruktur demi mengejar ketertinggalan Indonesia, juga sekaligus untuk memperkuat perekonomian bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang diturunkan dalam berbagai program strategis.
Upaya menciptakan kesejahteraan bersama, sekaligus yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pondasi utama penegakkan HAM. Presiden Jokowi ingin negara hadir dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.
