Jika kita perhatikan lagi, aksi aktivis kaum perempuan, lingkungan, guru honorer, dan kaum buruh selalu berjalan masing-masing. Di sisi lain, memang dari sisi profesi hal itu berbeda, jadi aksi alias perjuangan itu berjalan sendiri.
Tetapi, menurut saya ada satu kesamaan dari hal itu yaitu kesejahteraan. Kita tidak menutup mata bahwa kesejahteraan guru honorer masih jauh, kata sejahtera seakan menjadi oase di padang pasir bagi mereka.
Begitu juga dengan kaum buruh, atau para aktivis perempuan yang getol menyuarakan kesetaraan khususnya di tempat kerja. Aspirasi-aspirasi itu hanya berakhir di jalan. Setelah aksi ya hilang.Â
Tentu saja ini menjadi peluang bagi Partai Buruh untuk menjadi wadah yang siap menampung semua aspirasi di atas. Bisa saja Partai Buruh menjadi alternatif pilihan pada pemilu 2024 nanti.Â
Apalagi komponen kata buruh itu sendiri sudah meluas meliputi nelayan, petani, guru honorer, bahkan aktivis lingkungan. Bisa Partai Buruh diperhitungkan dalam pemilu nanti.Â
Tentu saja berjuang dengan partai terasa lebih nyata daripada turun ke jalan. Selama ini usaha itu seakan sia-sia. Jika Partai Buruh lolos ke parlemen, tentu saja aspirasi yang tercecer di jalan itu setidaknya bisa diperjuangkan di parlemen.Â
Berjuang di parlemen jelas lebih nyata daripada di jalan. Meskipun ada dinamika politik yang bisa menghambat itu. Tapi, setidaknya hal itu bisa memunculkan harapan bagi kaum kerah biru.Â
HambatanÂ
Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah industri. Oleh karenanya, kehadiran Partai Buruh dan buruh yang berpolitik menjadi keniscayaan. Untuk pendirian partai, mungkin saja tidak ada hambatan.
Tetapi, untuk keikutsertaan dalam pemilu itu sendiri pasti ada hambatan. Misalnya dari segi anggaran, Said sendiri menyebut bahwa anggaran partai akan dikumpulkan dari iuran anggota yang secara militan.Â
Hambatan lain adalah Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual ketika pemilu 2024 nanti akan digelar. Verifikasi faktual oleh KPU merupakan administrasi pertama yang harus dilalui oleh Partai Buruh.Â
