Koperasi Merah Putih Sidoarjo: Menguatkan Ekonomi Desa Lewat Gotong Royong

Beberapa desa lain mengembangkan usaha apotek desa, simpan-pinjam, hingga layanan logistik.

Prinsipnya: unit usaha koperasi tidak seragam, tetapi disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tiap desa/kelurahan.

Identifikasi Tata Kelola Koperasi Merah Putih di Sidoarjo:

• Struktur Organisasi & Mekanisme Pengambilan Keputusan: Struktur organisasi Koperasi Merah Putih di Sidoarjo umumnya mengikuti pola standar koperasi. Ada ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, dan pengurus unit usaha sesuai kebutuhan desa. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi forum tertinggi, di mana semua anggota memiliki hak suara. Selain itu, di banyak desa, pemerintah desa juga dilibatkan agar keputusan koperasi selaras dengan program pembangunan desa.

• Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelaporan: Transparansi menjadi salah satu fokus utama. Koperasi Merah Putih diwajibkan membuat laporan keuangan dan operasional secara berkala, lalu dipertanggungjawabkan dalam RAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Koperasi juga rutin melakukan monitoring lapangan, contohnya di Desa Kupang. Beberapa koperasi sudah menampilkan informasi melalui papan pengumuman di kantor desa agar anggota bisa mengakses data dengan mudah.

• Sumber Modal dan Model Usaha yang Dijalankan: Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib anggota, serta penyertaan modal desa. Dukungan juga datang dari Pemkab Sidoarjo dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan. Model usaha yang dijalankan beragam, menyesuaikan potensi lokal. Misalnya, Desa Kupang memanfaatkan budidaya rumput laut sekaligus membuka gerai sembako, sedangkan Desa Prasung fokus pada distribusi elpiji dan pangan murah. Di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Magersari, koperasi mengelola usaha simpan-pinjam dan penyediaan kebutuhan rumah tangga.

• Peran Pendampingan & Sinergi Lembaga: Perkembangan Koperasi Merah Putih tidak lepas dari pendampingan teknis yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pendampingan ini meliputi pelatihan manajemen, akuntansi sederhana, hingga strategi pemasaran. Selain itu, ada sinergi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan bahkan pihak swasta dalam distribusi barang. Perhatian juga datang dari Gubernur Jawa Timur yang menjadikan Sidoarjo sebagai contoh cepatnya pembentukan koperasi desa.

• Tantangan Utama yang Teridentifikasi: Meski sudah berjalan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah utama, karena tidak semua pengurus memiliki pengalaman dalam mengelola koperasi. Ada juga risiko koperasi hanya aktif secara administratif tanpa usaha nyata. Selain itu, beberapa koperasi masih terkendala modal awal yang terbatas, serta kesadaran anggota yang belum sepenuhnya terbangun. Tantangan lain datang dari persaingan dengan minimarket modern yang sudah menjamur di Sidoarjo.

• Rekomendasi Tata Kelola Praktis: Agar koperasi lebih kuat, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen koperasi. Kedua, digitalisasi pencatatan keuangan agar lebih transparan dan mudah diawasi. Ketiga, memperkuat sinergi dengan BUMDes dan UMKM agar koperasi bisa tumbuh bersama. Selain itu, usaha koperasi sebaiknya berbasis kebutuhan pokok dan potensi lokal supaya lebih relevan. Terakhir, dibutuhkan sistem pengawasan berlapis dari desa hingga kabupaten agar koperasi tidak berhenti pada tahap pembentukan saja.

Kesimpulan: 

Koperasi Merah Putih di Sidoarjo menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa dan kelurahan. Dengan terbentuknya 346 koperasi yang sudah berbadan hukum, Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang cukup maju dalam implementasi program ini. Contoh-contoh di Desa Kupang, Prasung, Kedondong, dan Kelurahan Magersari membuktikan bahwa koperasi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga mulai bergerak sesuai potensi lokal.

Meski begitu, tantangan masih nyata, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta risiko koperasi hanya berhenti pada status administratif. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang lebih transparan, pendampingan berkelanjutan, dan inovasi usaha agar koperasi benar-benar mampu bersaing dan memberi manfaat langsung bagi warga.

Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih di Sidoarjo bukan hanya simbol gotong royong ekonomi, melainkan peluang besar untuk menciptakan kemandirian desa dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat jika dikelola dengan baik dan konsisten.