Ada yang mau maju, mau maju gubernur, saya tanya:ente punya uang? Kalau untuk jadi gubernur, minimal tiga ratus miliar, itu paket hemat. Pahe!
Untung kita, di Jakarta kemarin, dialah Sandi, punya duit-duit sedikitlah, iya, kan? Tapi, ada berapa orang kayak Sandi? ..."
Pidato Prabowo itu sendiri telah mematahkan argumen anak buahnya sendiri, seperti Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, yang mengatakan, jika ada yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari Gerindra, Prabowo tidak pernah bertanya kepadanya berapa banyak uang yang dimilikinya.
Prabowo mengatakan, jika ada yang datang kepadanya, ingin mencalonkan dirinya sebagai gubernur, maka yang ditanyakan pertama kali kepada orang itu adalah berapa banyak uang yang dimilki orang itu. Tiga ratus miliar, menurut Prabowo adalah jumlah minimal, atau "paket hemat (pahe)" menurut istilahnya. Jadi, kalau bukan paket hemat, entah berapa besar yang harus dimiliki si calon.
Lalu untuk apa uang sebesar itu, apakah untuk disetorkan kepada Gerindra, kepada Prabowo, atau ongkos pencalonan dan ongkos pilkada yang harus ditanggung sendiri oleh si calon?
Di pidatonya itu juga, Prabowo menyinggung tentang Sandiaga Uno yang mau menyediakan uang pribadinya untuk pencalonan Anies dan dia di Pilkada DKI 2017. Menurut Prabowo, itu karena Sandi memang punya duit.
Nah, jadi, mungkin saja kepada orang yang punya duit banyak akan diminta partisipasinya, tetapi orang yang tidak punya banyak duit, tapi punya nama, punya elektabilitas tinggi, dia bisa diperalat, dia bisa dijadikan boneka, boleh dibebaskan dari kewajiban setor duit atau partisipasi dana itu. Nanti mungkin saja ada semacam subsidi silang, antara calon yang tak berduit dengan yang berduit banyak.
Dari pidato Prabowo tersebut, maka ada sinkronisasi dengan pengakuan La Nyalla Mattalitti bahwa ketika ia menyatakan diri kepada Prabowo keinginannya mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur dari Gerindra, Prabowo langsung memgemukakan perihal dana dalam jumlah besar yang harus ditanggung oleh La Nyalla, yaitu untuk setoran (pertama?) untuk uang saksi saja sebesar Rp 48 miliar, paling lambat harus disetor pada 20 Desember 2017 itu. Hal yang kemudian menimbulkan percecokan besar di antara kedua tokoh itu.
Bagian lain dari pidato Prabowo yang kontroversial adalah pernyataannya yang menyatakan keprihatinannya terhadap jenderal-jenderal berakhlak tetapi tidak punya uang, mereka tidak punya uang, menurut Prabowo karena tidak korupsi! Padahal, logikanya adalah justru karena berakhlak itulah mereka tidak korupsi meskipun hidup dengan sedikit uang atau pas-pasan.
Prabowo bilang:
