Kalau KPR, DP nol persen dari harga rumah, kan berarti kita tidak perlu membayar DP-nya sama sekali, alias nol Rupiah juga kan? Lalu maksud Anies Baswedan itu dengan ada bedanya “DP nol persen” dengan “DP-nya nol Rupiah” itu bagaimana sebenarnya?
**
Ngeyel mempertahankan program muluknya, Anies justru mempertanyakan mereka yang menolak programnya itu, ia menuding orang-orang yang menolak programnya itu tidak punya solusi agar rakyat kecil bisa punya rumah sendiri, giliran dia bersama Sandiaga punya solusi, malah ditolak.
Ia juga mengkritik Gubernur Bank Indonesia, dan menaruh curiga penolakan programnya itu dikarenakan ada pengembang yang khawatir merugi jika programnya itu dijalankan.
"Yang penting bukan nol persen atau tidaknya. Tujuan kami adalah memberikan solusi bagi warga Jakarta. Karena, kenyataannya warga Jakarta sekarang banyak yang enggak memiliki rumah."
"Kalau enggak khawatir dengan pengembang, ya jalankan ini. Karena justru ini untuk warga Jakarta yang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau," tutur Anies.
Toh, sambung dia, harga terjangkau bukan cuma persoalan harganya saja, melainkan juga skema keuangannya terjangkau.
"Nah kami mau menawarkan supaya warga Jakarta punya solusi. Kalau anda enggak punya solusi, jangan salahkan orang yang punya solusi. Buatlah solusi alternatif untuk menyelasaikan permasalahan warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan rumah sebagai hak milik," ucapnya yakin (cnnindonesia.com).
Sangat aneh tapi nyata, pernyataan-pernyataan Anies yang ngeyelini, mempertahankan programnya itu. Seandainya saja dia terpilih, lalu benar-benar menjalankan programnya itu, pastilah sebelum program itu mulai berjalan sudah diperintahkan Bank Indonesia untuk dibatalkan. Jika nekad menjalankan, Pemprov DKI, maupun Bank DKI bisa mendapat sanksi tegas dari Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apakah ini artinya sesungguhnya dia bersama Sandiaga Uno tidak paham dengan program mereka sendiri, ataukah memang – seperti yang dikatakan oleh Ahok dan Djarot – mereka memang bermaksud membodohi rakyat DKI dengan program muluk-muluk seperti KPR tanpa DP itu, agar rakyat tertarik, dan memilih mereka? Urusan apa nanti bisa dilaksanakan atau tidak, itu urusan nanti, yang penting sudah jadi gubernur dan wakil gubernur.
Sikap Anies Baswedan ini mengingatkan kita dengan kejadian pada Agustus 2016, saat ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan kelebihan dana anggaran tunjangan profesi guru di APBN 2017 sebesar Rp. 23,3 triliun.
