mohammad mustain
mohammad mustain wartawan

Memotret dan menulis itu panggilan hati. Kalau tak ada panggilan, ya melihat dan membaca saja.

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Gubernur Idaman Itu Bukan Pacar Pecatan

18 April 2017   09:02 Diperbarui: 18 April 2017   10:54 1900 28 129
Gubernur Idaman Itu Bukan Pacar Pecatan
foto harian indo

Memilih gubernur yang bisa mengayomi, berlaku adil, jujur, bisa dipercaya itu bisa diibaratkan memilih pacar idaman. Prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati, tidak grusa-grusu, dan penuh pertimbangan. Tentu saja rekam jejak sang calon harus dilihat, diselidiki, dipelototi agar tidak menyesal di kemudian hari.

Pacar idaman yang baik itu tentulah harus memenuhi pesyaratan yang ideal. Misalnya kalau ada calon yang ternyata suka gonta-ganti pasangan alias kutu loncat atau kutu kupret, tentu bukan masuk kategori pacar idaman. Repot kan kalau sudah jadi pacar lantas liat cewek atau cowok baru yang lebih greng dan seksi, eh lompat lagi. Lepas deh, itu pacar kutu loncat.

Gubernur idaman ya mirip-mirip itulah. Dia harus setia melayani, membimbing, melindungi, berlaku adil, dan jujur kepada rakyatnya. Bukan gubernur yang setelah lihat yang lebih greng dan seksi (misalnya duit banyak, aset daerah banyak, kolega bisnis yang menguntungkan, kesempatan berkongkalikong) lantas lupa kepada pacar setianya yaitu rakyat yang memilihnya.

Gubernur idaman sama juga dengan pacar idaman, bukan orang yang suka nggombal, janji-janji palsu tanpa bukti, mencla-mencle, asal rakyat/pacar senang, tapi ternyata suka serong ke kanan dan serong ke kiri. Tipe seperti ini jelas tak perlu dipilih atau istilah yang keren sekarang ini, "buang ke laut saja" menemani terumbu karang. 

Apa ya ada cewek atau cowok yang suka pacarnya bermain serong kiri serong kanan. Rasanya kalau masih normal, kok tak ada. Kalau ada orang yang punya hobi semacam itu, berkasus ria dengan cewek semlohai, cantik-cantik, kaya-kaya, dan seterusnya, rasanya kok sang pacar bisa ngenes hatinya, dan bisa terkena sakit hati kronis. Jadi jelas ini bukan tipe pacar idaman. Itu tipe pacar yang harus dipecat.

Memilih pacar pujaan yang bisa dipercaya, mengayomi, dan adil, tentu juga harus dilakukan dengan hati penuh cinta. Tidak ada tekanan dan tentu dengan hati yang gembira tanpa ada yang menakut-nakuti. Kalau ada yang mengintimidasi, menakut-nakuti, apalagi memaksa, itu bukan pilih pacar namanya tapi dipaksa memilih oleh preman. Preman kan kelakuannya seperti itu. 

Urusan memilih gubernur dan wakil gubernur ini juga bisa dianggap sama. Kalau dilakukan dengan riang gembira sebagaimana suasana pesta demokrasi, tidak ada paksaan, menakut-nakuti, mengintimidasi, namanya benar-benar memilih gubernur idaman. Tetapi kalau ada yang mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa dan sejenisnya, itu namanya dipaksa memilih gubernur oleh preman. Gubernur pilihan preman namanya gubernur preman.

Kalau sampai dipaksa memilih gubernur preman, berarti yang mengintimidasi, memaksa, dan menakut-nakuti namanya juga anak buah preman. Dibolak-balik sama, tetap saja ada kata preman. Kalau dibiarkan berarti premanisme berjalan dengan sentosa, riang gembira, dan penuh hura-hura seperti suasana pesta para preman. Oleh karena itu, tindakan mengintimidasi dan menakut-nakuti harus dilarang. 

Perbandingan pilih pacar idaman dan gubernur idaman ini juga berlaku pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada Rabu, 19 April 2017 besok. Selain mempertimbangkan kriteria-kriteia sang calon, juga harus ada jaminan tidak ada intimidasi, pemaksaaan, teror, atau upaya menakut-nakuti rakyat yang akan memilih. 

Dengan begitu, warga DKI Jakarta benar-benar bisa memilih gubernur idaman . Larangan ini menjadi jaminan bagi warga agar bisa tenang, tidak takut ke TPS, dan bisa mencoblos dengan riang dan gembira. Tentunya yang dicoblos adalah gambar gubernur atau wakil gubernur idaman, bukan yang lain.

Salah satu aksi yang berpotensi jadi gerakan intimidasi pada para pemilih itu adalah rencana pengerahan massa dari luar Jakarta. Aksi yang di antaranya dikemas dengan nama wisata Al Maidah itu, berencana mendatangi TPS-TPS dengan jumlah besar, yaitu 100 orang per TPS. Jumlah massa yang besar dan bisa digerakkan untuk menimbulkan gangguan dan kerusuhan.  

Kalau sudah seperti itu, jelas even pilkada Jakarta ini bisa berubah dari pemilihan gubernur idaman jadi pemilihan gubernur yang tidak idaman. Kalau ada yang memaksakan kehendak dengan cara intimidasi agar calon gubernur jagoannya menang pilkada, berarti calon itu sah-sah saja diberi predikat calon gubernur preman. Warga Jakarta tentu tidak akan pilih gubernurnya preman.

foto liputan 6.com
foto liputan 6.com
KAPOLRI LARANG PENGERAHAN MASSA 

Namun aksi "premanisme" dalam pilkada Jakarta ini akan sulit terlaksana karena sudah ada jaminan keamanan dari Polti dan TNI. Jadi warga Jakarta bisa tetap tenang, riang gembira, dan dengan suka cita mencoblos gambar calon gubernur dan wakil gubernur idamannya, di TPS besok.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan para kapolda di Jawa dan Sumatra untuk mengeluarkan maklumat larangan pengerahan massa menjelang hari pencoblosan pilkada Jakarta. Itu sebagai tindak lanjut atas maklumat yang telah dikeluarkan Polda Mero Jaya. Dengan begitu, mereka yang masih nekat tentu harus berhadap dengan petugas, yang akan memantau dan memeriksa warga yang menuju ibu kota. [1]

Sementara Polda Metro Jaya dalam maklumatnya bersama KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, menyatakan tiga hal pokok yaitu: Pertama, dilarang memobilisasi massa yang dapat mengintimidasi masyarakat. Dikhawatirkan aksi tersebut dapat membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta kurang kondusif.

Kedua, tak perlu lagi ada massa yang ditempatkan khusus di setiap tempat pemungutan suara sebagai pengawas. Bawaslu telah mengerahkan pasukannya untuk mengawal setiap TPS.

Ketiga, Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kagiatan tersebut, maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali. Dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Jika sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka Polri berhak memproses hukum dan akan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.[2]

Jadi, yang masih ngotot ingin berwisata Al Maidah dengan mendatangi TPS pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 19 April besok, sebaiknya buang saja keinginan itu. Jika tidak, mereka dipastikan akan dihadapi dengan tegas oleh Polri dam TNI yang telah mengambil sikap tegas melarang kegiatan yang berpotensi mengintimidasi warga Jakarta yang akan memilih di TPS itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2