Pendahuluan: Myanmar dalam Pergolakan Politik
Sejak meraih kemerdekaan dari kolonialisme Inggris, Myanmar telah mengalami instabilitas politik yang berkelanjutan akibat berlangsungnya pemerintahan militer, perang saudara, dan lemahnya tata kelola pemerintahan.
Kudeta militer yang bergulir pada bulan Februari 2021 silam juga semakin memperparah kondisi politik dan perekonomian negara tersebut. Situasi ini kemudian menghancurkan harapan akan demokratisasi di Myanmar yang sempat berkembang sebelumnya.
Rezim militer, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengambil alih kekuasaan setelah partai pendukung militer mengalami kekalahan yang cukup telak dalam pemilu 2020. Kudeta ini segera memicu perlawanan besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk berbagai kelompok militan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintahan bayangan yang terus berusaha untuk menggulingkan junta militer.
Eskalasi Konflik: Antara Perlawanan Sipil dan Reaksi Militer
Sejak kudeta militer terjadi di Myanmar, negara ini memasuki fase baru dari konflik besar yang semakin meluas. Perlawanan yang timbul dari bawah terhadap junta militer timbul dari dua kelompok besar: organisasi berbasis etnis bersenjata yang telah lama berkonflik dengan pemerintah serta milisi-milisi sipil yang terbentuk setelah kudeta.
Para aktivis politik dan mantan anggota parlemen kemudian juga membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG), yang di dalamnya terdapat divisi kemiliteran (bersenjata) bernama Pasukan Pertahanan Rakyat (People's Defence Force/PDF).
Sementara itu, Tatmadaw (nama resmi dari militer Myanmar) menanggapi perlawanan ini dengan tindakan represifitas yang brutal, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi warga sipil.
Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Tatmadaw, seperti pembantaian massal dan penghancuran desa-desa yang diduga mendukung oposisi dan gerakannya, telah menarik kecaman dari berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan organisasi hak asasi manusia.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kudeta Militer
Kudeta militer ternyata bukan hanya berdampak pada stabilitas politik di Myanmar, melainkan juga telah menyebabkan kehancuran ekonomi dan kesejahteraan sosial di sana. Perekonomian Myanmar mengalami kontraksi hampir 20% pada tahun 2021, menghapus kemajuan yang telah dicapai dalam pengentasan kemiskinan selama dekade sebelumnya.
Selain itu, sektor kesehatan di negara ini juga mengalami kehancuran, terutama akibat pandemi Covid-19 yang semakin memperparah kondisi layanan kesehatan. Banyak tenaga medis yang bergabung dalam gerakan perlawanan sipil menolak bekerja di bawah kendali junta, menyebabkan krisis medis yang luas pada saat itu.
