Tinjauan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Dugaan Impunitas & Upaya Pemutihan Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

Dalam jangka waktu 100 hari sejak Prabowo-Gibran menjabat, pemerintahan ini sama sekali tidak menunjukkan komitmen yang terang terhadap isu keadilan transisi. Tidak adanya langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial, menjadi landasan kuat dari laporan KontraS yang mengatakan demikian.

Sebaliknya, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran justru mengarah kepada pemutihan kejahatan, khususnya pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintahan ini, selama 100 hari belakangan, mengesampingkan hak-hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan transisi yang menjadi hak konstitusional dari warga negara.

Kesimpulan

Gelagat pemerintahan baru ini menegaskan urgensi yang amat mendesak untuk menghentikan impunitas terhadap pelanggaran berat HAM. Kegagalan menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa lalu, sesuai dengan prinsip keadilan transisi.

Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan, meliputi:

• 1. Penguatan independensi Komnas HAM dan lembaga yudisial dalam menangani kasus pelanggaran berat HAM.
• 2. Peningkatan komitmen politik pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.
• 3. Penegakan akuntabilitas negara dalam memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis, di mana tidak ada tempat bagi impunitas dan kejahatan terhadap kemanusiaan.