Pertanyaannya, apakah lapis-lapis pemegang kuasa di bawah Jokowi membaca dengan jelas, paham, mengerti, berapa jumlah pulau, berapa panjang pantai pesisir kita, berapa warga yang tinggal di desa-desa, berapa kampung yang ada di pulau?
Seperti apakah kapasitas kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa itu? Pada kemampuan mengelola sumberdaya, pada dinamika kapasitasnya, pada proyeksi masa depan. Ada berapa Gubernur, Bupati/Walikota yang bersedia berlama-lama di pulau-pulau kecil terluar?
Ada berapa pengambil kebijakan dan perencana yang bersedia mengalokasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk duduk bersama warga desa dan pulau-pulau kecil untuk membicarakan rencana aksi?
Yang terjadi adalah, para pemimpin sungguh nyaman di kota, di hotel-hotel, di ruang pertemuan. Saking nyamannya hampir semua tanggal di almanak adalah tugas perjalanan ke pusat-pusat keramaian dan lampu-lampu.
Gejala pisau tumpul
Sistim perencanaan pembangunan nasional saat ini sangat sentralistik dan mengisyaratkan perencanaan teknokratis atau top down. Pihak 'luar' masyarakat seperti pengambil kebijakan dan perencana Pemerintah yang memegang kendali. Dari mereka visi dituju dengan kebijakan, program hingga ruas-ruas kegiatan.
Jika membaca beban negara pada utang yang mencapai 3 ribuan triliun di awal tahun ini dan adanya usulan utang baru, rasanya Indonesia di tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK belum bisa keluar dari belitan persoalan masa lalu dan sungguh amat mengkhawatirkan ini.
Harapan untuk bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, hayati dan non-hayati hutan, hamparan sawah, ladang, kebun, hingga pesisir, laut dan pulau-pulau masih harus ditahan-tahan karena kompleksitas itu. Karena ternyata ketika seorang nelayan hendak melaut butuh suasana kondusif di lautan, butuh keamanan dan jaminan bahwa lautnya tak diintai maling atau penjahat antar negara yang bawa senjata dan obat-obatan terlarang. Bahwa petani ketika ke sawah tak diintai harga beras yang turun, ketika pekebun ke lahan kakao tak dihadang cocoa pod borer. Ketika petambak garam tak khawatir dengan serbuan hujan, ketika peternak tak diserang penyakit kuku, dan lain-lain.
Kompleksitas Indonesia yang sungguh jauh berbeda dengan mengelola PKL di Solo atau hiruk pikuk sosial Jakarta yang dapat diredam dengan sekali dua kali menempatkan Polisi Pamong Praja atau aparat Kepolisian.Â
Sungguhlah rumit dan kompleks Indonesia ini. Mempunyai 14.572 pulau tentulah bukan perkara mudah untuk Jokowi-JK melakukan blusukan dan berkonsultasi dengan warga, lapis demi lapis. Tugas Jokowi adalah menyiapkan regulasi, meluaskan kebijakan dan mengajak otoritas Pemerintahan di bawahnya seperti Gubernur, Walikota/Bupati hingga Kepala Kampung untuk mengasah pisau bedah perencanaannya melalui gaya blusukan.
Jika kita lihat pola dan sosok yang muncul dari 34 provinsi, dari 416 kabupaten serta 98 kota, maka kita hanya bisa menghitung jari sosok-sosok pendorong perubahan yang proven. Tidak perlu sebut nama Gubernur atau Walikota/Bupati tapi kisarannya tak lebih dari 10 hingga 20 orang.
