“Masyarakat di sini benar-benar mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh Inpex, yang selama ini memberikan pendanaan secara khusus meski produksi belum dilakukan,” puji Suprayoga.
“Saya rasa ini merupakan satu hal yang akan menjadi milestones, momentum dan perlu dicatat di sejarah, jika memang ini yang pertama di MTB. Bumdes ini menjadi kunci kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat desa, ada penguatan kelembagaan, bagaimana aparatur diperkuat, pemberdayaan melalui pelatihan, nelayan yang diberikan bibit, pelatihan,produksi,” terangnya.
Dia berpesan bahwa kalau memang Bumdes Lermatang yang pertama di MTB, maka nanti seluruh desa akan belajar ke sini, Bumdes Lermatang akan jadi contoh. “Jadi siapa pun yang akan mengelola Bumdes, harus benar-benar profesional dan mempunyai kewirausahaan, bagaimana mengembangkanbisnis. Bumdes bukan semacam toko, semacam pasar kecil, tetapi Bumdes harusmengembangkan usaha potensial di Lermatang ini. Salah satunya rumput laut,”katanya. Dia juga mengaku sangat antusias sebab apa yang dilakukan di Lermatang sangat relevan dengan program unggulan Kementeriannya yaitu, aquaculture estate. “MTB menjadi salah satu dari tiga kabupaten, ada 67 kabupaten yang punya pulau kecil terluar dan kita pilih MTB,” katanya disambut tepuk tangan.
Menurut Dirjen, investasi Pemerintah di MTB telah mencapai ratusan miliar sejak tahun 2011 namun demikian dia berharap agar ke depan dapat dikelola secara berkelanjutan. “Seluruh aset yang dikelola oleh masyarakat desa, itu harus benar-benar dikelola dengan baik, peran Bumdes menjadi lembaga pengelola aset yang sudah diberikan oleh masyarakat desa, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), air bersih yang selama ini terlantar dan rusak,” katanya.
Tentang Bumdes, dia mengapresiasi Pemdes Lermatang. “Bukan saya yang harus meresmikan tetapi Kepala Desa Lermatang, Kami hanya tamu, Bumdes adalah milik desa,” kata Suprayoga. Sekda MTB Piterson Rangkoratat juga mengapresiasi Inpex dan DFW serta pemerintah Desa Lermatang yang telah berupaya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendampingan budidaya rumput laut dan fasilitasi pembentukan Bumdes.
Di pikiran Piterson, apa yang dilakukan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diketahui MTB memiliki luas wilayah perairan hingga 42.892,28 km2 atau 80,94% dari luar wilayah administrasinya. Disebutkan bahwa salah satu potensi tersebut adalah rumput laut yang pada tahun 2015 mencapai produksi sebesa r85.717,95 ton atau produksi kering, 10.714,75 ton. Produksi dan nilai penjualan sejak dua tahun terakhir terusik karena serang penyakit ice-ice, harga jatuh dari 11 ribu ke 5.5ribu.
Sekaitan dengan implementasi UU Desa No. 6/2014, Sekda menyampaikan kabar bahwa untuk tahun 2017, Pemkab MTB telah memenuhi kewajiban mengalokasikan dana transfer ke desa dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil sebanyak 10% atau setara 58 miliar. Dana transfer alokasi dana desa sebesar 124 miliar dan setelah dibagi berdasarkan formula setiap desa memperoleh anggaran sebesar 1,3 hingga 2 miliar perdesa, termasuk Lermatang.
“Potensi kawasan budidaya rumput laut yang amat besar serta kebutuhan pasar internasional yang tinggi merupakan alasan mengapa DFW berminat jadi bagian dari programpengembangan budidaya rumput laut di Kepulauan Tanimbar atau sekitar Pulau Yamdena, MTB ini,” tambah Abdi kala ditemui di Kampung Lermatang Lama, sehari sebelum kedatangan sang Dirjen.
DFW adalah organisasi yang giat memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau selama lebih sepuluh tahun seperti di Kepulauan Anambas dengan produsen minyak Conoco Phillips, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program pendampingan di Pulau-Pulau Kecil Terluar sejak tahun 2014 hingga donor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) di Kepulauan Tanakeke Sulawesi Selatan. Berbekal pengalaman itu pulalah mereka masuk ke Maluku Tenggara Barat.