Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi serta data induk.
Kemudahan akses informasi oleh pengguna data terhadap informasi yang dikelola lembaga publik juga harus menjadi perhatian. Selama ini ada keluhan sulitnya mengakses informasi publik untuk berbagai kepentingan. Padahal salah satu indikator standar pelayanan adalah kepuasan masyarakat pengguna data. Kepuasan masyarakat dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pemberian hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Membangun kualitas data tidak lepas dari membangun SDM. SDM yang menangani data statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada insan statistik yang profesional memiliki kapasitas dan kapabilitas. Berintegritas dengan memiliki sikap dan perilaku unggul dalam melaksanakan profesi/tugasnya serta amanah dengan mengedepankan kejujuran. Tidak melakukan “moral hazard” terhadap setiap proses penyelenggaraan statistik.
Pembangunan SDM ini sejalan dengan prioritas kinerja Pemerintah Presiden Jokowi pada kepemimpinan periode keduanya. Membangun SDM pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bekerjasama dengan talenta-talenta global dunia.
Menuju Indonesia Maju
Indonesia digadang-gadang menjadi negara maju di tahun 2045. Optimisme ini bukan tanpa kajian selama prasyaratnya dipenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan prasyarat tersebut yakni infrastruktur, sumber daya ekonomi dan keuangan, birokrasi pemerintah, kualitas SDM, tata ruang wilayah dan teknologi.
Infrastruktur harus mendukung mobilitas dan mendorong pembangunan. Perbaikan kualitas dan efisiensi pelayanan di birokrasi pemerintah. Pengelolaan tata ruang wilayah yang didukung sistem yang integratif. Sumber daya keuangan dan ekonomi yang sehat. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, riset, program kesehatan dan perlindungan sosial serta pengayaan inovasi dan teknologi.
Peluang Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 sangat potensial. Kementrian Keuangan merilis beberapa data potensi tersebut. Jumlah penduduk usia produktif mencapai 47 persen dengan jumlah penduduk diprediksi mencapai 319 juta jiwa. Ekonomi Indonesia akan berada di lima besar dunia. Jumlah penduduk sebesar 73 persen berada di perkotaan. Pergeseran ekonomi ke sektor yang bernilai tambah tinggi. Penduduk yang berada di kelas menengah mencapai 70 persen. Pendapatan perkapita mencapai 23.199 US$ dan 73 persen ekonomi berada di sektor jasa.
Pemerintah sangat menyadari urgensi data berkualitas untuk menghantarkan Indonesia menuju gerbang negara maju di tahun 2045. “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan”. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu.
Ibarat barang tambang, data merupakan asset berharga yang membutuhkan proses agar memiliki value. Dibutuhkan pengelolaan yang profesional, berintegritas dan amanah. Melibatkan sumber daya yang banyak untuk memetakannya menjadi sebuah informasi (information) dan pengetahuan (knowledge). Ditanam dalam perangkat-perangkat mesin yang cerdas sehingga menghasilkan wawasan (insight). Kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan strategis (wisdom) yang memberikan dampak (impact).
