Dalam hal yang kita ketahui adalah bahwa setiap kinerja haruslah memiliki visi dan misi yang sesuai dengan apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh pemerintah, namun apa yang akan terjadi ketika visi dan misi itu tidak sesuai dengan kinerja pemerintah??.. nah itulah yang saya sebut "Sebatas mengintip Bukan Kerja Nyata" disini saya katakan bahwa pemerintah hanya bisa Berjanji tapi yang sebenarnya adalah bahwa janji itu masih dalam proses hingga sekarang trobosan itu belum terpenuhi. Berbagai trobosan-trobosan yang telah di kembangkan, namun yah tetap saja masyarakat Indonesia masih miskin, apa kata dunia nantinya apabila di bumi Indonesia yang luas ini dan penuh dengan aneka ragaman hayati, serta memiliki kekayaan alam yang berlimpah hanya menjadi omongan belaka. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia kita harus menuntut adanya kemajuan yang efesiensi yang tinggi, kita membutuhkan pemimpin yang professional yang membuat masyarakatnya sejahtera sesuai dengan UUD 1945 dan ketetapan yang ada. Dalam hal yang mengenai visi dan misi pemerintah yang seharusnya membuat masyarakat sejahtera kini berubah menjadi ketetapan yang menghantui masyarakatnya sendiri, Kenapa??... karena masyarakat yang seharunya menikmati hasil kekayaan alam seakan tidak menikmati, Nah terjadilah perselisihan antara masyarakat dan pemerintah, inilah fenomena yang sering terjadi. Berbagai tuntutan yang di ajukan oleh masyarakat seakan hanyalah tuntutan yang spele dan tidak penting. Inilah kenapa Sumber Daya Manusia di Indonesia masih kurang dan belum mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Dari berbagai peraturan-peraturan yang ada masih ada oknum yang nakal dengan memanfaatkan jabatannya, seperti yang kita tahu bahwa oknum tersebut adalah orang paling dekat dengan masyarakat, seperti pegawai pajak dan sebagainya yang membuat masyarakat Indonesia semakin resah akan kehadiran praktek KKN yang kita tahu adalah Korupsi Kolusi dan Nepotisme, peraktik seperti inilah yang seharusnya kita tuntaskan karena ini sangat berbahaya dan virus seperti KKN ini sangat cepat menyebarnya. Itulah kenapa masyarakat Indonesia sampai sekarang masih ada yang miskin bahkan tidak terpelihara, padahal pemerintah telah membuat suatu kebijakan dan implementasi UU pasal 34 ayat (1) yang mengatakan bahwa “orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, maka dari itu yang terpenting adalah pemerataan penuntasan kemiskinan yang ada di Negara ini.
