KPU telah menetapkan tanggal 27 Juni akan dilakukan Pemilukada serentak yang dilakukan di 171 daerah. Dan masa kampanye telah dibuka yaitu pada tanggal 15 Februari sampai 24 Juni 2018.
Dalam masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini masyarakat akan banyak melihat pemandangan para calon kepala daerah yang tampak membaur dengan masyarakat. Mereka akan berlomba dalam merebut hati rakyat. Maka tak heran blusukan merupakan salah satu agenda wajib yang dilakukan ketika masa kampanye. Dalam blusukan ini mereka akan mencitrakan dirinya seolah2 adalah calon pemimpin yang ideal di mata rakyat.Â
Para calon kepala daerah akan mengunjungi tempat2 seperti pasar, atau wilayah pemukiman penduduk. Lalu mereka akan dengan telaten mendengar berbagai keluhan warga, dan mulailah janji2 manis akan dilancarkan. Rakyat yang selama ini hidup dalam himpitan ekonomi akan banyak menaruh harapan, dan tak jarang di sela2 blusukan tersebut mereka juga memberikan sejumlah bantuan kepada warga dengan harapan akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari rakyat ketika pemilihan berlangsung.
Lalu apa yang terjadi setelah masa pemilu berakhir? Tentu akan lahir kepala daerah yang baru. Lalu apa keuntungan nya bagi rakyat? Alih alih kesejahteraan meningkat seperti yang dulu dijanjikan, malah kemiskinan semakin meningkat.
Mengapa ini semua terjadi? Bukankah seharusnya mereka yang dipilih oleh rakyat seharusnya memikirkan nasib rakyat? Mengapa rakyat acapkali disapa dan di dengar saat kampanye, tetapi kemudian dicampakkan ketika mereka berhasil meraih kekuasaan.
Modal politik yang mahal dalam sistem demokrasi ditambah para pemimpin yang kurang amanah lah biang penyebab semua ini terjadi. Biaya ketika kampanye diperkirakan mencapai angka puluhan milyar. Inilah akhirnya yang membuka celah praktik KKN. Pemenang pemilu akhirnya berpikir keras bagaimana mengembalikan modal tersebut. Sepanjang tahun 2017 saja ada 7 kepala daerah setingkat bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK. Apalagi kalau modal tersebut datangnya dari para pengusaha/ pemilik modal, tentunya setelah menjabat berbagai kebijakan akan mengikuti kepentingan para pemodal tersebut.
Sudah saatnya kita kembali ke sistem politik Islam yang dapat memangkas segala keburukan dan kejahatan dalam sistem demokrasi saat ini. Syariah Islam jelas mengharamkan suap menyuap yang termasuk terkait dengan politik.
Dengan sistem politik Islam dominasi pemilik modal dalam pembuatan UU akan dipangkas habis. Pasalnya, dalam Islam kedaulatan itu ada di tangan hukum syariah, bukan manusia. Sumber hukum sudah jelas yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Fungsi Khalifah adalah menerapkan syariat Islam dan mengistinbat hukum hukum Islam yang berdasar dari Al Qur'an dan As Sunnah.
Khilafah lah satu satu nya institusi politik yang menerapkan seluruh syariat Islam secara kaffah.
Bunga, bantarjati
