Dialog Kebijakan Parkir Berbayar di Kampus: Apakah Ini Solusi Keamanan atau Justru Menjadi Masalah?

Sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) pada tanggal 24 April 2025 melakukan projek atau social experiment dalam rangka Tugas Pendidikan Pancasila di Universitas Negeri Malang melalui serangkaian wawancara untuk mengetahui respons mahasiswa terhadap kebijakan baru yang diterapkan di lingkungan kampus, yaitu parkir berbayar otomatis. Kebijakan ini memicu perdebatan hangat. Di satu sisi, dianggap sebagai langkah modernisasi dan peningkatan keamanan; di sisi lain, dinilai membebani dan belum siap untuk diimplementasikan.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah kurangnya sosialisasi dari pihak kampus. Banyak mahasiswa mengaku tidak mengetahui detail sistem ini sebelum mendapatkan surat anjuran untuk mengisi data kendaraan. Salah satu mahasiswa berkomentar, "Sistem ini belum disosialisasikan dengan baik. Jika diterapkan di luar kampus, rasanya kurang efektif. Mungkin cukup dengan scan KTM saja." Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa keputusan diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak langsung terhadap para pengguna utama fasilitas kampus, yaitu mahasiswa itu sendiri.

Sebagian mahasiswa menilai bahwa parkir berbayar bisa memberikan dampak positif seperti mengurangi lalu lintas kendaraan di dalam kampus dan meningkatkan keamanan. Namun, mereka juga mengkhawatirkan potensi kemacetan di area gerbang karena kendaraan harus masuk satu per satu untuk melakukan pemindaian atau pembayaran. "Kelebihannya adalah kendaraan bisa terstruktur, tetapi bisa jadi macet," ujar salah satu mahasiswa. Belum lagi kemungkinan mahasiswa lupa mengisi data kendaraan atau memiliki lebih dari satu kendaraan, yang tentu menambah kerumitan.

Di sisi lain, mahasiswa yang menolak kebijakan ini berfokus pada efisiensi dan beban tambahan yang ditimbulkan. Seorang mahasiswa menyatakan, "Kampus seharusnya menjadi tempat yang mendukung proses belajar, bukan menambah beban finansial, terutama karena kami sudah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT)." Sebagian dari mereka menyarankan, jika tujuan utama adalah meningkatkan keamanan, solusi yang lebih sederhana, seperti peningkatan jumlah satpam dan pemasangan CCTV, sudah cukup tanpa harus menerapkan sistem berbayar.

Kritik juga diarahkan pada aspek keterbukaan. Mahasiswa merasa belum ada dialog terbuka antara pihak kampus dengan warga kampus mengenai urgensi dan mekanisme sistem ini. Padahal, keterlibatan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sangat penting agar kebijakan bisa diterima secara luas dan berjalan efektif. Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, bukan hanya tempat menerapkan kebijakan dari atas ke bawah.

Jika parkir berbayar juga ditujukan untuk masyarakat luar kampus, banyak mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap aksesibilitas. "Pengemudi ojek online, keluarga mahasiswa, dan tamu kampus bisa mengalami kesulitan untuk masuk," ungkap seorang mahasiswa. Hal ini berpotensi mengurangi keterbukaan kampus sebagai ruang publik dan kolaboratif.

Kebijakan parkir berbayar di Universitas Negeri Malang perlu dikaji ulang secara lebih mendalam dan partisipatif. Evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua elemen kampus sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kenyamanan bagi semua pihak. Kampus bukan hanya tempat belajar, melainkan juga ruang bersama yang harus dibangun melalui komunikasi, kolaborasi, dan saling menghargai. Dengan demikian, kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat kampus, serta memastikan bahwa suara mahasiswa didengar dan diperhitungkan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.