Saat ini mayoritas penduduk hidup di daerah kota, sehingga banyak dijumpai daerah-daerah pinggiran atau pedesaan yang memiliki karakteristik perkotaan. Menurut data dari United Nation (UN), sebanyak 54% penduduk dunia tinggal di kota dan diprediksi akan meningkat menjadi 66% di tahun 2050 (WorldBank, 2000).
Sementara pertumbuhan penduduk di negara berkembang diasumsikan mengalami perkembangan yang lebih cepat daripada di negara maju. Sebesar 50% penduduk di negara berkembang hidup di perkotaan (WorldBank, 2000). Sehingga dengan melihat kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa isu -- isu yang ada saat ini muncul karena petumbuhan yang pesat.
Indonesia sebagai  negara berkembang tentu mengalami fenomena tersebut. Dari hasil laporan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2014), menunjukkan bahwa 52,03% penduduk tinggal di perkotaan, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 1,49% dalam dekade (1970 -- 2010).
Selain itu, lembaga tersebut juga menyebutkan bahwa pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 68% penduduk tinggal di kota dan pada tahun 2045 terdapat lonjakan penduduk sampai 82% di kawasan perkotaan.
Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal diperkotaan maka dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin yang berada di perkotaan, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) (BPS,2017)
Masalah kemiskinan ini pun menimbulkan dampak lain bagi perkotaan itu sendiri. Dampak itu adalah munculnya permukiman kumuh. Adanya permukiman kumuh disebabkan karena sumberdaya yang ada di kota tidak mampu melayani kebutuhan penduduk kota. Kekumuhan kota bersumber dari kemiskinan kota, yang disebabkan karena kemiskinan warganya dan ketidak mampuan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada warga masyarakatnya.
Masalah  ini terjadi akibat tidak adanya akses bagi masyarakat kepada mata pencaharian yang memadai untuk hidup layak, serta akses pada modal dan informasi yang terbatas. Kemiskinan berdampak pada kemampuan masyarakat tersebut untuk membayar pajak yang diperlukan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum di kawasannya.
Pemerintah Indonesia sebenarnya mempunyai perhatian besar terhadap terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Namun, strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi tradeoffantara pertumbunan dan pemerataan. Â (Nano Prawoto, 2009).
Oleh karena itu dibutuh tata kelola perkotaan yang baik untuk mengatasi kemiskinan yang ada di perkotaan. Tata kelola yang baik menurut Pak Ridwan Sutriadi S.T, M.T, Ph.D pada kuliah tamu Tata Kelola Perkotaan terdiri dari 6 komponen yaitu :
1) Proses Perencanaan
Pemerintah harus menyusun formulasi perencanaan aspek formulasi adalah aspek yang perlu diperhatikan karena pada aspek ini fokus pada rencana kota yang disusun akan menghasilkan rencana yang baik. Selain ityu terdapat aspke lain yaitu implementasi dari formula yang telah disusun, pengendalian, pelaporan, dan terakhir melakukan pemantauan terhadap hasil perencanaan.
Untuk menanggulangi kemiskinan pada komponen ini dapat dilakukan dengan cara :
- Rekayasa Sosial
Pada rekayasa sosial ini pemerintah  tidak hanya menyediakan pembangunan secara fisik, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perlu dukungan penciptaan pekerjaan yang bisa membantu mereka , misalnya dengan pemberdayaan lingkungan setempat yang membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk kebutuhan hidup.
- Pelibatan Masyarakat
Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. Pelibatan ini bertujuan agar masyarakat miskin mengetahui keputusan yang dibuat serta mau melaksanakan keputusan tersebut. Pelibatan masyarakat pun termasuk salah satu bagian dalam manajemen intitusi perkotaan yang dijelaskan pada kulaih tamu Tata kelola Pengelolaan
2) City Competitiveness
Mengenai bagaimana kota dapat menunjukkan eksistensi dan daya saingnya dalam perekonomian dunia. Dalam mencapai city competitiveness, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu human resources yang berkaitan dengan social-culture, fisik dan infrastruktur, economic base atau kegiatan ekonomi.
Dari komponen ini untuk menanggulangi kemiskinan dapat dengan cara :
- Sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
Hal ini dilakukan dengan cara pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. Untuk perlindungan sosial yang komprehensif dapat difokuskan dua sektor, yaitu penataan bantuan sosial dan peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di masing-masing daerah. Program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat.
Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Dengan pemberdayaan ekonomi juga dapat menambah daya saing kota tersebut yang termasuk dalam komponen tata kelola perkotaan yang dijelaskan dalam kuliah tamu mengenai Tata Kelola Perkotaan.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong kemiskinan pada masyarakat, oleh karena itu perli dilakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat juga dapat menambah kualitas SDM di daerah tersebut serta menambah daya saing kota tersebut.
3) Land Use and Urban Form Manajement
Tata guna lahan dan manajemen bentuk kota ini berkaitan dengan aktor, serta kreativitas dan inovasi. Maksudnya adalah bagaimana suatu kota dapat mengatur tata guna lahannya tidak menimbulkan banyak permasalahan kota. Dampak dari kemiskinan bagi tata guna lahan dan bentuk kota adalah terciptanya kawasan kumuh yang ada di perkotaan.
Dari komponen ini dapat dilakukan poenanggulangan kemiskinan sehingga tidak terjadi kawasan kumuh, dengan cara peremajaan kota. Peremajaan kota bisa dalam bentuk pembuatan rumah susun, pembangunan rumah susun sewa, perbaikan kampung, pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RsH), program Land Consolidation.
4) Infrastruktur dan Layanan
Penyediaan infrastruktur dan layanan untuk memenuhi kebutuhan kota. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa informasi tentang infrastruktur sampai pada masyarakat. Untuk menanggulangi kemiskinan pada komponen ini dapat dilakukan dengan Peningkatan pelayanan dasar. Dimana penekanan ini difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik serta perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan.
5) Institusi Perkotaan atau Sistem Pemerintahan
Berkaitan dengan pengaturan kota tersebut yang berfungsi sebagai pengontrol pembangunan pada suatu kota, sebagai pengontrol institusi dan sebagai patner dalam menjalin kerjasama, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melibatkan swasta/developer dalam pembangunan, maupun sistem insentif dan disentif dalam pengaturan pembangunan.
Dalam penanggulangan kemiskinan dalam komponen ini, dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. Selain itu dinas-dinas pemerintahan bisa saling bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan, seperti dinas pendidikan dan dinas sosial yang saling bekerja sama dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin.
6) Urban Space and Hinterland Manajement
Komponen ini berkaitan dengan keterkaitan kota dengan daerah sekitarnya termasuk daerah hinterland. Karena tata kelola tidak hanya terkait dengan daerah yang dikelola, lebih jauh lagi harus memikirkan interaksi dengan daerah disekitarnya. Dalam Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan penyerasian perkembangan antar golongan, antar kota, antara kota dan desa, serta antar wilayah atau kawasan.
Selain itu, indonesia juga dapat bekerja sama dengan ASEAN untuk memberantas kemiskinan, dengan cara melalui kerja sama pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas produksi dan inovasi UMKM serta akses terhadap keuangan inklusif.
Daftar Pustaka
Nano Prawoto. 2009. Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, April 2009: 56Â 68
Asep Hariyanto. Xx. STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PERUMAHANDAN PERMUKIMAN YANG SEHAT.
Kristianto Purnomo. 2016. Jokowi Minta PBB-ASEAN Kerja Sama Berantas Kemiskinan di Asia Tenggara. https://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/07341331/jokowi.minta.pbb-asean.kerja.sama.berantas.kemiskinan.di.asia.tenggara. Diakses pada tanggal 27 Maret 201
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2014). WorldBank. 2000. Urban and City Management (Distance Learning) Course. Â http://siteresources.worldbank.org/INTURBANPOVERTY/Resources/urban-land.pdf. Diakses pada tanggal 27 Maret 2018
Oleh : CINTHYA DIANA QONITA / 08211640000013
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018
