Hebat. Ini luar biasa! Di tengah merebaknya "skandal Donald Trump" yang menyeret Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, lengkap dengan biaya perjalanan yang cukup fantastis (milyaran rupiah), kini muncul berita baru yang tak kalah spektakuler.
Kabarnya, DPR RI mengajukan kenaikan tunjangan dalam RAPBN '16. Kenaikan tunjangan yang diusulkan itu antara lain:
- Tunjangan kehormatan.
- Tunjangan komunikasi intensif.
- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran.
- Tunjangan bantuan langganan listrik dan telepon.
Meski Irma Suryani. anggota BURT DPR RI dari fraksi Nasdem mengklaim bahwa usulan itu sudah dilakukan pada Maret '15, namun sangat kurang tepat bila usulan itu akan dilaksanakan saat ini, ketika ekonomi negeri ini dalam kondisi terpuruk.
"Meski saya di BURT baru, namun saya punya dokumen soal ini. Sementara, setiap tahun ada inflasi, kenaikan: listrik, telepon, BBM dst. Itulah yang menyebabkan kawan-kawan BURT mengusulkan adanya kenaikan tunjangan," ujar Irma Suryani.
"Pemerintah (melalui SK Menkeu No.S-520/MK.02/2015) setuju dengan kenaikan itu meski besarannya tak sebesar yang diusulkan. Jadi tak seperti data yang ada di teman-teman Media. Itu kan baru usulan. Sebab pemerintah memberikan persetujuan minimal 5 juta dan maximal 6 juta," lanjut Irma.
Namun usulan kenaikan tunjangan itu rupanya tak seragam. Martin Hutabarat, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tak setuju dengan usulan itu. Menurutnya, tunjangan yang sekarang ini masih memadai.
