Drama partai Demokrat masih akan terus bergulir, meski babak pertama telah usai dengan kemenangan mutlak kubu Demokrat asli.
Penolakan pengesahan partai Demokrat versi KLB oleh kemenkumham sudah sesuai dengan skenario perlawanan yang ditempuh oleh AHY.Â
Meski ada dukungan penuh dari sang ayah, tapi komando Demokrat ada di tangan AHY dan ternyata dia cukup mumpuni untuk menggebuk lawan-lawan setengah tanggung yang coba-coba mengusik dan menganggap enteng seorang AHY yang hanya seorang mantan Mayor dan diperhadapkan melawan Jendral.
Tapi bukti kenyataan yang terjadi bahwa AHY dengan begitu mudahnya membalik keadaan, siapa yang Jendral?, siapa yang Mayor?.
Kalau selama ini kita ketahui bahwa kudeta partai itu selalu saja sukses, karena dalam kudeta partai itu pasti ada kepentingan kekuasaan, baik itu menyangkut kepentingan kekuasaan secara langsung maupun kepentingan oknum yang mendompleng pada kekuasaan.Â
Itu sangat mudah dilihat, di dalam kelompok yang mengkudeta pasti ada pembelot yang merapat dan mendekat pada penguasa atau setidaknya jika tidak melibatkan kekuasaan pasti ada oknum kekuasaan yang menjadi motor atau penggerak di kelompok itu, tak terkecuali di dalam konflik partai Demokrat, keberadaan Moeldoko apapun alasannya sudah bisa dipastikan akan ada upaya pemanfaatan kekuasaan untuk memuluskan proses kudeta yang akan ditempuh.
Babak pertama ini langsung direspon secara konfrontatif oleh kubu AHY dengan tembak langsung ke dinding kekuasaan, "mengirim surat ke Presiden Jokowi" adalah senjata pamungkas yang akan mengobrak-abrik seluruh rencana pengkudetaan.
Menembak Moeldoko, Darmisal, Jhonny Allen atau Max Sopacua tidak akan mungkin berhasil, selain memang karena niat mengkudeta mereka sudah bulat, ada unsur kekuasaan tempat mereka bersembunyi, bergantung dan berharap, yang bukan saja sebagai tameng tapi diharapkan sebagai eksekutor legalitas proses kudeta.
AHY sebagai politikus brilian tahu tidak akan mungkin memenangkan pertarungan ini jika dihadapi secara hukum, ini pertarungan politik bukan pertarungan hukum.
Tembakan langsung diarahkan ke Presiden, meski mereka tahu bahkan sangat tahu bahwa tidak ada keterlibatan langsung Presiden Jokowi dalam konflik partai demokrat ini. Tembakan ini cukup telak, tapi bukan menghantam namun justru menawarkan panggung yang gemerlap untuk dipakai oleh Pak Presiden, tapi kalau tidak mau dipakai panggung itu akan menjadi etalase kebobrokan pemerintahan Jokowi.
Yah Presiden juga cukup cerdas untuk menunjukkan dirinya tidak terlibat dan tidak mau terlibat, dengan ditolaknya permohonan Demokrat versi KLB ini, Pak Jokowi bukan saja cuman bersih tapi harum bahkan kinclong di mata rakyat, sebuah pertaruhan yang sepadan oleh AHY, memberi panggung semarak dan gemerlap untuk ditukar dengan partainya.
