Mohon tunggu...
Christanto Panglaksana
Christanto Panglaksana Mohon Tunggu... Penulis

Warga pembelajar

Selanjutnya

Tutup

Politik

Malas Baca, Asal Bicara: 7 Profil Buram Literasi Pejabat

27 September 2025   01:34 Diperbarui: 27 September 2025   02:19 69
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber: www.freepik.com/free-ai-image/)

Data PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan bahwa pelajar Indonesia usia 15 tahun rata-rata punya skor baca 359 poin, jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), yakni sekitar 476 poin.

Tren penurunan sejak 2018 ini mengindikasikan tantangan berkelanjutan dalam membentuk generasi pembaca kritis. Dan, karena pejabat berasal dari ekosistem pendidikan yang sama, data ini menjadi latar yang relevan untuk mempertanyakan kesiapan kapasitas literasi pejabat.

Meskipun memiliki gelar akademik, hal ini tidak selalu berarti kemampuan membaca kritis. Banyak pejabat lebih nyaman mengandalkan ringkasan. 

Stamina untuk membaca laporan panjang atau mengecek metodologi riset relatif rendah. Ini menimbulkan bahaya: keputusan dibuat tanpa penguasaan dokumen yang menjadi dasar hukum atau teknis.

Contoh konkret masalah daya baca pada arena legislatif dialami saat pembahasan RUU-RUU besar, seperti RUU Cipta Kerja, di mana sejumlah anggota parlemen pada waktu itu mengakui belum membaca naskah lengkap sebelum pengesahan. 

Hal itu tentu menggerogoti kredibilitas dan kualitas proses legislasi. Kejadian semacam itu menunjukkan implikasi nyata saat daya baca pejabat tidak memadai.

Rendahnya daya baca juga tercermin dalam praktik penggunaan data. Angka-angka dikutip tanpa pemahaman metodologis, sehingga hanya berfungsi retoris, bukan analitis. Jika pejabat tidak mampu memeriksa asumsi metodologis, kebijakan berisiko didasarkan pada asumsi yang salah.

Oleh karena itu, memperkuat daya baca pejabat bukan sekadar soal etika intelektual, tetapi kebutuhan tata kelola publik yang bertanggung jawab.

Aspek #3: Akses Bacaan dan Lingkungan Politik

Secara formal, akses bacaan pada pejabat relatif melimpah: perpustakaan kementerian, jurnal langganan, dan laporan lembaga internasional tersedia. 

Sementara Perpusnas dan BPS melaporkan kenaikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) nasional yang mencapai skor sekitar 72,44 pada 2024.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun