Romo Magnis menjadi bagian penting dari gerakan ini. Ia tampil bukan sebagai pemimpin tunggal, melainkan sebagai salah satu wajah moral yang memberi legitimasi.Â
Melalui Gerakan Nurani Bangsa, suara kritis sipil menemukan wadah kolektif untuk menuntut pertanggungjawaban negara.
Dalam beberapa pernyataan publik, gerakan ini menekankan perlunya tim independen untuk menyelidiki kerusuhan Agustus 2025.Â
Alasannya jelas: Polri, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penanganan demonstrasi, tidak mungkin dipercaya untuk menyelidiki dirinya sendiri.Â
Di sinilah kehadiran Romo Magnis sangat penting. Dengan reputasinya sebagai intelektual kritis, tuntutan ini memperoleh legitimasi moral yang kuat.
Gerakan Nurani Bangsa juga melangkah lebih jauh dengan mengajukan rekomendasi reformasi Polri. Bagi gerakan ini, yang menjadi persoalan bukan hanya siapa yang bersalah dalam kerusuhan, tetapi juga struktur kelembagaan kepolisian yang kerap menjadi sumber masalah.Â
Rekomendasi ini mencakup pembatasan kewenangan berlebih, penegakan supremasi sipil, dan orientasi polisi yang berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.
Romo Magnis tidak berbicara teknis tentang reformasi kelembagaan, tetapi kehadirannya membuat pesan itu nyaring terdengar: krisis Agustus 2025 harus menjadi momentum koreksi institusional, bukan sekadar insiden yang dilupakan.
Pertemuan dengan Presiden dan Tuntutan Moral
Salah satu titik penting dalam linimasa ini adalah pertemuan Gerakan Nurani Bangsa dengan Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut bukan sekadar audiensi formal, melainkan sebuah momen moral, ketika suara sipil yang kritis disampaikan langsung ke pusat kekuasaan.
Gerakan Nurani Bangsa datang membawa dua tuntutan utama: pembentukan tim independen untuk menyelidiki kerusuhan, dan perlunya reformasi struktural Polri. Dua hal ini, bila dijalankan, akan menjadi koreksi besar terhadap tata kelola demokrasi Indonesia.
