Mohon tunggu...
Chazali H Situmorang
Chazali H Situmorang Mohon Tunggu... Mantan Ketua DJSN 2011-2015.

Mantan Ketua DJSN 2011-2015. Dosen Kebijakan Publik FISIP UNAS; Direktur Social Security Development Institute, Ketua Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI).

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Mobil Lab PCR yang Jadi Rebutan

3 Juni 2020   01:35 Diperbarui: 3 Juni 2020   01:27 65 0 0 Mohon Tunggu...

"Kekecewaan Wali Kota Surabaya Tri Rismahari terkait dengan pemakaian 2 mobil laboratorium PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijawab oleh Pemprov Jatim. Pemprov Jatim memastikan jika kedua mobil tersebut memang diberikan pada Jawa Timur dan bukan hanya untuk Kota Surabaya".

Antiklimaks dari kemarahan Walikota Surabaya, adalah penjelasan dari Kepala Pelaksanan BPBD Jatim sebagaimana diutarakan diatas.  Pihak Pemda Jatim menjelaskannya dengan dokumen surat permintaan resmi kepada Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Dan peruntukan untuk seluruh wilayah Jatim sesuai dengan skala prioritas, termasuk Surabaya,

Kemarahan dan kejengkelan Bu Risma dapat dimaklumi karena  tanggungjawab beliau sebagai Walikota. Apalagi sampai ditelinga Risma tidak bisa kerja, dan Surabaya akan menjadi Wuhan 2. Tentu itu semua membuat Bu Risma tidak enak badan, dan tidak bisa tidur nyenyak.

Kepedulian Bu Risma terhadap rakyat Surabaya tidak perlu diragukan lagi. Selama ini, dengan popularitas yang sudah level dunia, dan banyak mendapatkan penghargaan atas penataan kota yang luar biasa, tentu tidak ingin menjadi tergores, dengan kesan "tidak becus" menangani covid-19. 

Ibarat pragawati, tidak ingin dalam penampilannya, ada sedikitpun yang tidak mulus pada bodinya. Walapun setitik merah gigitan nyamuk, sudah heboh untuk segera tidak berbekas.

Posisi Walikota Surabaya atau walikota dimanapun, tidak sama dengan Gubernur DKI Jakarta.  Walikota masih ada atasannya, yaitu Gubernur Propinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah propinsi.

Langkah Walikota Surabaya Risma, mengajukan permintaan mobil PCR via whatsapp kepada Kepala BNPB tidak ada yang salah. Itu bentuk komunikasi yang praktis dalam suasana wabah covid-19 yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak.

Tetapi langkah itu tidak cukup. Aparat dibawah Bu Risma harus segera melakukan _follow up_  dengan membuat surat resmi, boleh saja kepada Ketua BNPB langsung, tetapi dikoordinasikan dengan Pemda propinsi Jatim. 

Sebab proses selanjutnya pihak BNPB tidak akan mungkin memberikan bantuan langsung kepada Walikota Surabaya. Sesuai dengan prosedur pemerintahan, harus melalui Pemda Propinsi Jatim.

Memang dalam suasana serba darurat, dibawah tekanan wabah yang memuncak, terkadang terbawa emosi yang bisa meledak-ledak diruang publik. Tetapi hal itu tidak boleh berlarut-larut. 

Setelah menyadari akar persoalannya, perlu Bu Walikota melakukan klarifikasi dan membangun suasana yang lebih kondusif, sehingga kondisi psikologis warganya juga ikut terkendali. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN