(Mahasiswa Prodi Ilmu politik Fisip-Undana)
Tahun politik 2019 adalah tahun yang memunculkan banyak persoalan yang cukup menguras perhatian publik. Takala seriusnya banyak persoalan-persoalan diluar dugaan publik muncul dengan tawaran isu-isu yang kontradiktif, baik isu agama, isu ras, isu ideologi, dengan kemasan hoax yang dibungkus rapih oleh balutan fitnaan yang dilayangkan demi kepentingan politik dari masing-masing kelompok.
Disamping para paslon presiden dari kedua kubuh berbeda menawarkan ide dan gagasan yang dipertontonkan secara masif di acara televisi, terdapat juga para elit politik, terutama anggota legislatif dan tokoh partai sibuk dengan koalisi dan oposisinya masing-masing dengan segala strategi yang mumpuni guna mendapatkan alat kekuasaaan untuk merealisasikan gagasan-gagasan solutif. Bersamaan dengan itu banyak politisi bahkan pemimpin partai tersandung kasus hukum yang menjadikan mereka tersangka bahkan terdakwa. Efeknya adalah, para pejabat pemerintah sampai petinggi negara pun bukan lagi mengurus persoalan negara justru malah sibuk dengan mengurus konflik di internal partainya masing-masing. Dari contoh persoalan ini rakyat harus cermat dan memperhatikan sikap dari para pejabat serta para petinggi negara yang menunjukan sikap inkonsistensi yang malah fokus dengan persoalan internal partai ketimbang persoalan negara. Hal ini tentu menjadi bumerang bahkan dijadikan sebagai komoditi utama untuk menggerogoti kekuatan lawan politik.Â
Masyarakatpun perlu mengkritisi hal semacam ini agar tidak terjebak dan terjadi lagi hal yang sama serta bisa menjadikannya sebagai acuan refrensi dalam memutuskan sikapnya pada pemilu serentak 17 april mendatang.
Hal yang sama juga ditunjukan oleh para calon legislatif yang sibuk dengan blusukan-blusukan demi membangun citra diri dan partainya untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Hal ini sudah bukan merupakan pemandangan baru yang kita saksikan tetapi memang sudah lumrah terjadi terlebih pada tahun-tahun politik seperti ini. Fenomena-fenomena seperti ini, justru akan mengkoptasi bahwa berpolitik itu identik dengan perebutan kekuasaan semata. Hal semacam ini bisa saja menjadi salah satu faktor atau alasan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya atau golput akibat perspektif buruk yang terbangun dan terpolarisasi secara tidak sadar.
Seperti yang sudah saya jelaskan dimuka, bahawa untuk tercapainya segala macam kepentingan yang bersifat pragmatis itu harus melalui legitimasi kekuasaan agar bisa terwujudnya konsep dan gagasan-gagasan yang diditawarkan. Maka dari itu, kekuasaan sangatlah berpengaruh besar dalam kontestasi-kontestasi politik saat ini sehingga hampir semua kelompok kepentingan menggunakan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut.
Hal yang saya sampaikan bukan berarti mendeskrpsikan dalam jangkauan sempit bahwa para politisi atau penguasa itu tidak baik dan sering dipandang sebagai para pemburu yang haus akan kekuasaan dengan permainan kotor dan tipu muslihatnya, tetapi hal ini disampaikan agar kita sebagai masyarakat harus sadar memahami politik dalam jangkauan yang lebih luas bahwa "berpolitik" adalah suatu seni pengolahan situasi dan kondisi masyarakat dengan segala permasalaahnya untuk diarahkan pada bonum commune lintas ikatan suku, ras dan agama.
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai politik itu sendiri mengakibatkan masyarakat seenaknya menafsirkan poiltik sampai pada tataran yang amat buruk dan mengkerdilkan arti politik sebagai suatu pertunjukan atau permainan kotor, keji, tipu muslihat, penuh dengan siasat, konflik, perebutan kekuasaan dan lain sebagainya yang pada akhirnya memaknai tujuan politik dengan perspektif sempit yaitu suatu upaya untuk mendapatkan kekuasaan sebagai alat untuk kesejahteraan, kebaikan dan kepentingan pemegang kekuasaan itu sendiri.
Dalam perspektif yang luas, politik harus dilihat sebagai suatu kebijaksanaan atau tindakan yang bersifat umum. Pengertian ini mengandung bahwa politik merupakan suatu kegiatan, tindakan dan partisipasi aktif anggota masyarakat untuk menata atau, mengatur realitas sosial yang dihadapi dan jangkauan keterlibatan itu tidak saja terbatas pada ruang lingkup kecil seperti keluarga, tetapi meliputi masyarakat yang lebih luas dalam suatu negara ( Mueller dalam Dopo, 1994).
Politik secara Etimologis.
Secara etimologis, istilah politik berasal dari kata bahasa yunani : ta politica, yang artinya: segala sesuatu yang menyangkut umum atau publik. Dalam penggunaan sehari-hari, pada zaman yunani klasik, kata ini dihubungkan dengan kata techne yang berarti : teknik atau seni. Dengan demikian politik berarti teknik atau seni untuk menyelenggarakan atau mengatur kehidupan publik (Bodho, 2007).
Hal ini tidak terlepas dari pada peran dan partisipasi dari rakyat itu sendiri dan lebih cerdas dalam menyikapinya agar terwujudnya cita-cita yang diharapakan. Partisipasi masyarakat adalah corong utama agar terciptanya citra politik yang sehat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan politik yang mereka buat agar terciptanya keadialan, damai dan kesejahteraan (bonum commune).
