![[publicspeaking] Dari Gagasan Ke Tonjok, Saat Pejabat Lebih Suka Tantangan Fisik daripada Logika](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/06/0293f24c-094a-47c4-9163-7dbfe3f74f22-68bc1999ed641579ee6f8832.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
![[politik] Hujan dan Tunjangan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/08/27/dpr-68aeee86ed641505d66c9c74.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Menuju Indonesia Emas 2045 Ditengah Banyak Tantangan
dan Demo 25 Agustus 2025
Sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, Indonesia unggul dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi inilah yang menjadi salah satu pendorong pemerintah dalam membentuk gagasan Indonesia Emas 2045 pada tahun 2019.
Pemerintah tidak ingin Indonesia hanya dikenal sebagai negara berpopulasi besar, tapi juga negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Sehingga, negara ini diharapkan dapat sejajar dengan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.
Meski demikian, pemerintah sadar bahwa gagasan tersebut merupakan proyek yang sangat ambisius. Selain itu, pencapaian target Indonesia Emas dipastikan akan menghadapi beberapa tantangan.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah merumuskan tantangan untuk menuju Indonesia Emas. Namun, tantangan ini semakin bertambah dengan adanya gelombang demo 25 Agustus 2025 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Latar Belakang
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang belum bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya di Asia. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), GDP growth Indonesia pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 4,87% y-o-y. Pertumbuhan ekonomi ini naik ke level 5,12% y-o-y di triwulan 2 tahun 2025.
Meski secara ekonomi kurang memuaskan, bonus demografi Indonesia di tahun 2045 diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi nasional. Di 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, populasi negara ini diperkirakan mencapai lebih dari 320 juta jiwa.
Bonus demografi ini juga bisa menjadi tantangan pemerintah dalam hal menurunkan pengangguran. Selama paruh pertama tahun 2025 ini, lebih dari 70.000 buruh telah di-PHK secara massal di berbagai daerah.
Menurut analis kebijakan ekonomi dari APINDO, Ajib Hamdani, PHK masif telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia tahun ini. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat merasa tidak puas terhadap pemerintah.
