Sejarah perjanjian membentang melalui koridor waktu sebagai narasi kaya mengenai evolusi hubungan manusia. Seiring perjalanan sejarah, perjanjian telah menjadi landasan yang mendukung peradaban, memberikan struktur pada interaksi antarindividu, komunitas, dan bahkan bangsa. Keberadaan perjanjian dapat dilacak sejak zaman kuno dari perjanjian damai di Yunani kuno, hingga institusi perjanjian internasional di masa kontemporer.
Perjanjian tidak hanya mencatatkan transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan ambisi manusia untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi ketidakpastian. Di tengah-tengah perubahan zaman, fungsi perjanjian berkembang dari instrumen sederhana untuk perdagangan dan pertukaran barang menjadi dokumen yang mengatur hubungan ekonomi, politik, dan sosial yang kompleks.
Latar belakang perjanjian selalu mencakup aspirasi pihak-pihak terlibat untuk melindungi keamanan dan kepentingan mereka. Dalam konteks pernikahan, perjanjian juga memiliki peran penting. Pernikahan sendiri adalah bentuk perjanjian antara dua individu yang berkomitmen untuk saling melindungi dan membangun kehidupan bersama.Dalam pernikahan, pasangan berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain.
Mereka menciptakan landasan untuk membangun keluarga dan menghadapi tantangan bersama. Seperti halnya perjanjian lainnya, pernikahan juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.Jadi, meskipun perjanjian seringkali dianggap sebagai dokumen formal, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai dan makna di baliknya. Setiap perjanjian, termasuk pernikahan, adalah cermin dari hubungan manusia yang kompleks dan beragam.
Artikel karya Raja Azhar ini memberikan pemahaman yang baik tentang perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Perjanjian pranikah memang memiliki peran yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, serta melibatkan berbagai aspek keuangan dan harta kekayaan.
Perjanjian Pranikah: Rasionalitas atau Ketidakpercayaan?
Seperti yang di sampaikan oleh Raja Azhar terkait di artikelnya, penulis sepenuhnya pro terhadap rasionalitas dengan berbagai alasan yang melibatkan pertimbangan matang, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Beberapa alasan tersebut dapat dijabarkan lebih luas. Seperti perjanjian Pranikah sering kali mencakup aspek keuangan, seperti pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Dengan menyusun perjanjian ini, pasangan dapat membuat kesepakatan yang adil dan transparan mengenai aset, hutang, dan tanggung jawab keuangan masing-masing. Hal ini dapat memberikan asa keamanan finansial dan menghindari konflik potensial di masa depan.
Proses penyusunan Perjanjian Pranikah memerlukan kedewasaan dan kemandirian dari kedua belah pihak. Dengan berdiskusi dan merumuskan peraturan bersama, pasangan menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan rasional dan melibatkan diri secara aktif dalam perencanaan masa depan bersama Perjanjian Pranikah juga dapat digunakan sebagai sarana perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti usaha bisnis yang dimiliki salah satu pasangan, tanggung jawab hukum, atau peristiwa tak terduga lainnya. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan kedamaian pikiran bagi kedua belah pihak.
Menyusun Perjanjian Pranikah memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan. Proses ini dapat meningkatkan pemahaman satu sama lain, membantu mengidentifikasi nilai-nilai dan harapan masing-masing, serta menciptakan dasar komunikasi yang baik dalam pernikahan.Perjanjian Pranikah memungkinkan pasangan untuk secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Hal ini membantu mencegah miskomunikasi dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab di dalam hubungan.
Dengan menyusun perjanjian ini, pasangan dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi sebelum masalah tersebut muncul. Ini adalah langkah preventif atau pencegah untuk menjaga keharmonisan pernikahan dan mengurangi risiko perselisihan di masa depan. Dengan demikian, menyusun Perjanjian Pranikah dapat dianggap sebagai langkah rasional yang melibatkan pertimbangan matang, kemandirian, dan komunikasi yang baik antara pasangan calon suami dan istri. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian pranikah bukanlah tanda kurang percaya atau keraguan terhadap hubungan, tetapi lebih sebagai langkah proaktif untuk menghindari potensi konflik di masa depan.
Perjanjian Pranikah: Dilihat dari berbagai perspektif
Perspektif Sosial Di beberapa budaya, perjanjian pranikah masih dianggap tabu atau egois. Namun, semakin banyak pasangan yang memahami pentingnya melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Disini bisa di lihat mengapa perjanjian pranikah di anggap ketidakpercayaan oleh beberapa masyarakat dikarenakan masih mengandung hal-hal yang bersifat serius dan penuh dengan aturan.
Perspektif Hukum di Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam UU Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum ini menjadi bukti bahwa membuat perjanjian pranikah/perkawinan adalah sah dan legal, sehingga jika pasangan tersebut merasa membutuhkannya, lewat kesepakatan bersama, maka perjanjian tersebut bisa dibuat.
Perspektif Agama dalam Islam, Â Perjanjian pranikah tidak dijeskan secara pasti dari Al-Qur'an dan Hadits namun diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan Islam, disepakati dengan keridhaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya. Dalam Quran Surat an-Nahl ayat 91 berikut:
Atinya : "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."(An-Nahl Ayat 91)
Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja.
Secara kesluruhan Perjanjian pranikah memunculkan sejumlah argumen yang mendukung keberadaannya. Pertama, perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan dengan merinci hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik hukum di masa depan. Selain itu, perjanjian pranikah juga dianggap sebagai langkah perlindungan terhadap kekayaan pribadi, mengidentifikasi aset dan hutang masing-masing pasangan untuk mencegah dampak pada aset pribadi saat terjadi perceraian. Pengaturan keuangan menjadi argumen lainnya, di mana pasangan dapat mengatur pembagian tanggung jawab keuangan, aset bersama, dan dukungan finansial melalui perjanjian ini, menciptakan dasar yang kuat untuk manajemen keuangan bersama. Proses penyusunan perjanjian pranikah juga dianggap sebagai kesempatan untuk diskusi mendalam tentang nilai-nilai, tujuan, dan harapan satu sama lain, yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterbukaan dalam hubungan. Di samping itu, perjanjian pranikah dapat menjadi alat pencegahan konflik dengan merinci secara jelas  terkait keuangan, mengurangi kemungkinan perselisihan selama perceraian.
Argumen kontra juga muncul bahwa langkah ini dapat mengurangi aspek romantis dalam pernikahan, menganggapnya sebagai tanda kurangnya kepercayaan atau ketidaksetiaan. Selain itu, perjanjian pranikah juga bisa menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan, terutama jika terdapat perbedaan signifikan dalam aspek keuangan antara pasangan dilihat dari individu yang memiliki peran dominan dalam kehidupan pernikan tersebut maka dengan mudahnya mengambil alih. Beberapa kritik juga menyoroti potensi kurangnya perlindungan bagi pasangan yang lebih lemah secara finansial, serta keterbatasannya dalam menghadapi perubahan situasi finansial selama pernikahan. Oleh karena itu, keputusan untuk menyusun perjanjian pranikah sebaiknya diambil setelah pertimbangan matang, dan pasangan sebaiknya berkonsultasi dengan profesional hukum untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut adil dan sah secara hukum bagi kedua belah pihak.
Artikel ini dibuat atas dasar  Tanggapan untuk Artikel Opini "Perjanjian Pranikah: Rasionalitas atau Ketidakpercayaan?" Karya : Raja Azhar
