Rebutan lahan tambang bekas Freeport menjadi pemicu disanderanya ribuan warga oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Adakah kaitannya dengan Pilkada?
Penyekapan yang terjadi terhadap warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan Kelompok Krimanal Bersenjata (KKB) santer dikabarkan sejumlah media, baik cetak dan elektronik sejak Kamis, 9 November 2017 lalu.
Kelompok tersebut mengatakan telah menahan setidaknya 1.300 warga yang berada di sekitar desa tersebut dan membuat daerah itu menjadi mencekam. Warga juga menjadi sasaran perampasan harta oleh kelompok itu.
PepNews.com menelusuri berbagai sumber berita yang beredar, KKB diduga melakukan penyanderaan itu lantaran memperebutkan limbah PT Freeport dengan masyarakat baik masyarakat lokal ataupun para pendatang.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang penah menjabat sebagai Kapolda Papua kepada sejumlah media menyebutkan, KKB adalah kelompok liar dan bersenjata yang sudah ada sejak ia menjadi Kapolda Papua. Jadi, kata dia, penyekapan yang dipimpin oleh Sibinus Waker itu aksi separatisme dan kriminalitas.
"Memang ada beberapa kelompok bersenjata di sana. KKB kalau kami sebut, kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya kelompok lama ya. Pada saat saya (jadi) Kapolda Papua, ada (juga) kelompok itu, tapi mereka bersama-sama dengan pendulang disana. Disitu kan di bawah Freeport ada kali kabur," ungkap Kapolri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis 9 November 2017.
Tito mengatakan, dia hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Papua, baik tokokh adat, agama, dan jajaran dari kepolisian di bantu TNI guna menyelesaikan masalah itu. Menurut dia, masalah Freeport menjadi satu masalah sosial bagi warga di sana, yang tak dapat diselesaikan dengan cara-cara kekerasan.
"Oleh sebab itu, Pak Kapolda, Pak Pangdam berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan cara-cara yang soft, negosiasi, juga dengan mengedepankan tokoh agama dan adat termasuk langkah-langkah penegakan hukum. Termasuk juga saya dapat laporan dari Pak Kapolda Papua, Pak Asops juga sudah kesana, kekuatan pasukan dari Kalteng," kata dia.
Tambang Emas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebutkan ada sekitar 8.000 orang pendulang emas yang mengadu nasibnya di daerah itu. Adapun masyarakat tersebut berasal dari seluruh Indonesia.
