Jauh-jauh hari, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhono (SBY) menjelaskan dan menegaskan bakal ada kenaikan harga BBM pada hari libur minggu, 1 April 2012. Penegasannya selalu disampaikan di mana-mana baik di dalam maupun di luar Istana Negara. Juga diberbagai kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
Ketika itu, boleh dikatakan tiada hari bagi Presiden SBY tanpa berusaha menjelaskan dan menegaskan kenaikan harga BBM disertai sejumlah alasan masuk logis di antaranya menyesuaikan dengan harga BBM di dunia.
First Lady, Ibu Presiden Nani Yudhoyono tak mau kalah dengan Presiden SBY. Dalam setiap kesempatan ikutan memotivasi masyarakat supaya mau menerima kenaikan harga BBM buat menyelamatkan APBN dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pokoknya, kenaikan harga BBM adalah solusi satu-satunya dalam rangka mengatasi berkurangnya subsidi dan pendapatan APBN pada tahun 2012. Biar roda pembangunan tetap berjalan dengan lancar buat kepentingan dan keuntungan masyarakat.
Sebenarnya pula jauh-jauh hari sebelum itu Presiden SBY berencana memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012 dan bukannya kenaikan harga BBM. Pembatasan BBM bersubsidi sesuai hasil kesepakatan DPR RI dengan pemerintah terkait UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM. Bisa jadi karena pemerintah merasa bakal gagal memberlakukan pembatasan konsumsi BBM maka pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.
Skenario kenaikkan harga BBM ditindaklanjuti Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo dengan menaikkan harga BBM premium untuk mobil pribadi setiap tahun hingga menjadi harga pasar pada 2014 mendatang. Yaitu per 1 April 2012 naik menjadi Rp 6.000 per liter, 2013 menjadi Rp 7.000 per liter, dan 2014 menjadi harga pasar sekitar Rp 8.000 per liter.
Terlepas dari perubahan rencana dari pembatasan BBM bersubsidi menjadi kenaikan harga BBM namun reaksi penjelasan dan penegasan kenaikan BBM yang disebarluaskan media massa cetak dan elektronik berakibat harga-harga kebutuhan pokok berlomba-lomba naik atau menyesuaikan harganya sejalan dengan kenaikan harga BBM.
Dengan demikian terjadi inflasi secara tiba-tiba di seluruh daerah Indonesia termasuk Sumsel. Bagaimanapun juga para pedagang dan pengusaha BBM dan non BBM tidak pernah mau merugi meski hanya satu sen rupiah pun. Karenanya mereka juga berusaha melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya jauh-jauh hari sebelum harga BBM benar-benar dinaikkan pemerintah.
Para pedagang dan pengusaha yakin, pemerintah pasti menaikkan harga BBM sebagaimana terjadi pada masa-masa presiden sebelumnya. Apalagi Presiden SBY didukung sebagian besar partai politik yang berkoalisi yang dapat meraih suara terbesar di DPR RI bilamana kenaikan harga BBM diputuskan melalui voting.
Rencana kenaikan harga BBM yang diikuti dengan realisasi kenaikan harga kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat merosot. Meski harga BBM belum diputuskan pemerintah kenaikannya secara resmi namun harga BBM eceran mengalami kenaikan yang bervariasi. Kenaikan semakin membengkak sejalan dengan semakin jauhnya tempat penjualan BBM dari Kota Palembang. Berakibat harga barang dan jasa naik dengan sendirinya tanpa bisa dicegah dan ditolak masyarakat kecuali dengan terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan sebelum ada rencana kenaikan harga BBM yang ditegaskan dan dijelaskan pemerintah secara terus-menerus. Padahal di sisi lainnya pendapatan mereka dalam keadaan tetap alias tidak berubah. Mau tidak mau sebagian masyarakat yang hidupnya sudah susah menjadi lebih susah lagi.
Sekretaris Desa Purwodadi di Jalur 20, Banyuasin, Arifin, menjelaskan kenaikan harga BBM telah dirasakan penduduk trans sejak awal bulan Maret 2012. Alasan pengecer kenaikan disebabkan harga belinya di agen juga sudah naik meskipun keputusan kenaikan harga BBM belum diputuskan pemerintah.
“Sebelumnya 1 liter BBM harganya Rp 6.000,- kini berubah menjadi Rp 9.000,-. Kenaikannya mencapai 50 persen,” katanya kepada CENDEKIA, minggu lalu. “Bagi penduduk trans kenaikan harga BBM dari Rp 4.500,- per liter menjadi Rp 6.000,- per liter sudah berlangsung selama ini. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pengecer BBM harus membawa dan mendatangkan BBM dari kota dengan menggunakan transportasi sungai karenanya harga eceran Rp 6.000,- dianggap layak,” tandasnya.
