Memilih Transportasi Publik, Mencegah Gunung Es Kemacetan Jakarta

Masalah kota Jakarta selalu menarik untuk diperbincangkan. Kota besar yang merupakan ibukota Indonesia juga dianggap sebagai  miniatur Indonesia. Kini, kota Jakarta yang pada jaman Kolonial Belanda berjuluk Batavia mempunyai banyak masalah yang harus dipecahkan. Salah satu masalah penting yang harus diselesaikan secara serius adalah kemacetan lalu lintas yang sangat krodit. Kemacetan parah inilah yang menjadi masalah prioritas setiap pergantian Gubernur Jakarta. Apalagi, pasangan Gubernur Jakarta yang baru Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno berkomitmen untuk memecahkan masalah kemacetan Jakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Kebijakan Publik

Keseriusan Gubernur Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas sangat diapresiasi oleh warga Jakarta. Tetapi, perlu diingat bahwa  masalah kemacetan Jakarta adalah masalah klasik yang selalu muncul bak fenomena gunung es. Pemecahan kemacetan Jakarta sejatinya bukan hanya dibebankan seratus persen pada pundak Gubernur tetapi perlu kolaborasi setiap elemen masayarakat dan stakeholder. Dengan kata lain, Gubernur perlu mengeluarkan kebijakan publik yang tegas dan bermanfaat bagi masyarakat untuk  mengatasi kemacetan. Lanjut, muaranya pada implementasi kebijakan publik tersebut. Oleh sebab itu, kunci masalahnya adalah kesadaran warga Jakarta untuk bersama-sama secara masif mengentaskan kemacetan tersebut.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor sebagai kendaraan pribadi belum mampu dihentikan. Setiap tahun, ada saja merek baru kendaraan yang diluncurkan ke pasaran. Dan, inilah yang merangsang masyarakat untuk memilikinya. Apalagi, setiap produsen kendaraan bermotor berharap agar produknya laku di pasaran. Jadi, berbagai cara atau srategi marketing untuk menjual lebih banyak produk. Sementara, pertumbuhan kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan jumlah ruas jalan  yang ada. Akibatnya, lambat laun setiap ruas jalan di Jakarta akan mengalami sesak kendaraan yang berakibat pergerakan kendaraan makin lambat.

Lebih mengkhawatirkan, kondisi kemacetan Jakarta diprediksi sungguh mengenaskan 5 tahun mendatang. Bayangkan, jika setiap penduduk Jakarta berkeinginan mempunyai kendaraan pribadi, maka density (kerapatan) antar kendaraan di jalan raya makin membesar. Dampaknya, kemampuan gerak warga untuk menggunakan ruang publik makin lama terampas oleh aksi berdesak-desakan kendaraan pribadi. Di tambah lagi, tingkah laku masyarakat yang tidak mengindahkan kepentingan orang lain atau saling mendahulului berakibat "kiamat" kemacetan Jakarta sangat mungkin terjadi. Anda bisa melihat video berikut tentang apa yang terjadi 5 tahun ke depan jika setiap penduduk Jakarta mempunyai ego yang besar untuk memiliki kendaraaan pribadi.  

Boxes | Ayo kita #UnlockJakarta (Sumber: Uber Indonesia)

Dampak kemacetan Jakarta makin memperlambat mobilisasi warga dari satu tempat ke tempat lainnya. Di tambah lagi, kenyamanan dan kualitas hidup semakin rendah. Sebelum fenomena gunung es kemacetan Jakarta terjadi, maka setiap warga Jakarta perlu kesadaran tinggi untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. "Lead by example", mengajar dengan contoh harus diterapkan oleh kalangan birokrasi yang bertugas mengeluarkan kebijakan publik. Perlu menajamkan jiwa "client" daripada "patron" pada diri penguasa. Kalangan birokrasi hendaknya bertindak sebagai pelayan rakyat bukan "bos" rakyat. Jadi, ketika kalangan birokrasi mengeluarkan kebijakan publik perlunya penggunaan transportasi publik oleh warga maka sejatinya mereka harus memberikan contoh terlebih dahulu.

Transportasi publik

Tidak lama lagi lagi MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta akan dioperasikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya surat edaran di kalangan birokrasi untuk menggunakan transportasi publik tersebut dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau dinas. Keuntungannya adalah bukan hanya mengurangi dampak kemacetan tetapi mampu mengurangi beban pengeluaran negara. Saat kalangan birokrasi beramai-ramai menggunakan transportasi publik, masyarakat akan respect dan lebih mudah diajak untuk berpartisipasi. Kita memahami bahwa nama baik kalangan birokrasi masih rendah sebelum reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh di tubuh lembaga atau institusi.

Kemacetan juga ditimbulkan karena banyaknya persimpangan di Jakarta yang dibuat sebidang, Apalagi, yang bertemu dengan jalur kereta api maka kemacetan sungguh luar biasa. Jalur-jalur persimpangan sebidang dengan jalur kereta api merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan pembuatan jalan layang (fly over). Pertemuan jalan raya dan jalur kereta api tersebut semakin membuat lalu lintas karut marut saat jam sibuk baik jam berangkat maupun pulang kantor.

Lanjut, perlu diketahui bahwa kebijakan distribusi kendaraan bermotor "suka atau tidak suka" merupakan salah satu faktor penyebab kemacetan Jakarta. Jakarta sebagai kota urban telah dijejali oleh penduduk yang melebihi kapasitas (over capacity). Di sisi lain, setiap warga membutuhkan alat transportasi sebagai sarana berangkat kerja. Sementara, kuantitas dan kualitas transpotasi  publik belum mencapai kepuasan yang tinggi (high satisfaction) seperti biaya murah, terintegrasi dan hemat waktu.

Perlunya transportasi publik untuk mengurangi kemacetan Jakarta (Sumber: dokumen pribadi)

Dealer-dealer kendaraan baik roda empat maupun roda dua di Jakarta juga memberikan kemudahan warga untuk memilikinya. Khususnya sepeda motor, dengan DP 1 juta sudah bisa membawa pulang kendaraan yang masih baru. Kepemilikan kendaraan roda empat juga semakin mudah dengan DP yang tidak memberatkan. Kondisi inilah yang membuat warga Jakarta berniat untuk memakai kendaraan pribadi. Mereka beralasan karena pergerakan ke tempat kerja lebih cepat sampai ke tujuan serta menghemat pengeluaran.  

Sayangnya, setiap warga mempunyai keinginan yang sama. Jadi, saat warga beramai-ramai memakai kendaraan pribadi di jalanan maka bukannya kemudahan untuk mobilisasi tapi kemacetan parah didapat. Ibarat kata setiap orang mempunyai keinginan yang sama untuk melewati jalur pintas, maka kemacetan pun tak terhindarkan.   

Perlu Ketegasan    

Bagai buah simalakama, perlunya Pemerintah Daerah melakukan negosiasi untuk menyatukan pendapat dengan pengusaha otomotif agar kebijakan kepemilikan kendaraan bermotor lebih diperketat. Hal ini dikarenakan agar masyarakat berpikir seribu kali untuk memiliki kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah sepertinya perlu mengeluarkan kebijakan tentang kepemilikan kendaraan roda empat seperti di negeri Sakura Jepang.

Biaya parkir yang tinggi dan cek ricek pada saat proses kepemilikan kendaraan perlu diberlakukan. Dinas terkait hendaknya melakukan investigasi ke tempat tinggal calon pemiik kendaraan dan wajib membatalkan proses kepemilikan kendaraan jika yang bersangkutan dinyakatan secara "sah dan meyakinkan" tidak memiliki tempat parkir kendaraan di dalam rumah. Karena, kita sering melihat kendaraan  pribadi parkir di jalan atau gang depan rumah. Ini akan mengganggu lalu lintas kendaraan orang lain yang bisa mengular hingga ke jalan raya. Kebijakan seperti ini tegas dan akurat di Jepang. 

Pemerintah daerah juga perlu mengeluarkan kebijakan batas kepemilikan kendaraan. Fakta, bahwa banyak kendaraan yang berseliweran sudah berumur lebih dari 15-20 tahun pemakaian. Ditambah lagi dengan kendaraan-kendaraan yang baru makin menambah tingkat kemacetan. Saya punya teman warga Singapura yang mengatakan bahwa negaranya punya andil besar untuk menekan pertumbuhan kendaraan. Kebijakan publik tentang  waktu penggunaan kendaraan seperti di negeri Singapura perlu diterapkan. Di mana, saat umur penggunaan kendaraan sudah melebih 5 tahun pemakaian maka warga dengan sukarela menyerahkan kendaraannya ke negara untuk dihancurkan. Bukan itu saja, warga juga wajib membayar biaya penghancuran kendaraan tersebut.  Kondisi inilah yang bisa menekan pertumbuhan kendaraan di jalan raya. Meskipun muncul kendaraan dengan merek baru tetapi pertumbuhan kendaraan akan menyusut karena kendaraan yang sudah melebihi batas pemakaian harus wajib dihancurkan.

Selain itu, solusi untuk mencegah kemacetan Jakarta adalah dengan menggalakan transportasi masal. MRT Jakarta akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Tetapi, waktu menunggu penggunaan MRT tersebut perlu adanya solusi cepat seperti penambahan transportasi publik terintegrasi. Kehadiran kendaraan publik berbasis online seperti UBER ikut andil menekan ketergantungan warga Jakarta terhadap kendaraan pribadi.

Pemerintah daerah juga perlu menambah jumlah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) berbiaya murah yang terintegrasi dengan komplek perkantoran, pusat perbelanjaan (pasar), sekolah atau universitas, pusat kesehatan atau olahraga dan lain-lain. Kebijakan tersebut sangat menguntungkan, seperti  waktu berangkat dan pulang kerja warga  yang efisien karena tidak perlu naik kendaraan tetapi cukup berjalan kaki. Kualitas hidup warga  juga meningkat karena tidak menghabiskan waktunya berjam-jam di jalan raya akibat kemacetan. Warga mempunyai waktu luang lebih untuk berkumpul dengan keluarga atau mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat.

Terakhir, Pemerintah daerah hendaknya melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara rutin kondisi jalan raya. Marka jalan juga harus terbaca dengan jelas pengguna jalan. Marka jalan yang membingungkan  menjadi penyebab pelanggaran. Kita tahu bahwa pelanggaran adalah awal dari kecelakaan lalu lintas. Lalu, jalan raya yang layak dilewati akan memperlancar lalu lintas. Tetapi, saat jalan raya dipenuhi dengan jalan bergelombang atau berlubang maka lalu lintas akan bergerak lambat. Bahkan, banyak pengguna kendaraan yang tidak mengetahui jalan bergelombang atau berlubang tersebut bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan, kecelakaan lalu lintas inilah berpotensi menyebabkan kemacetan.

Dari bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan kebijakan publik yang tegas untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kalangan birokrasi hendaknya memberi contoh terlebih dahulu agar kebijakan publik bisa diimplementasikan dengan baik di masyarakat. 

Lanjut, perlunya negosiasi Pemerintah Daerah dengan pengusaha otomatif untuk memberlakukan kepemilikan kendaraan pribadi secara ketat. Dan, yang menarik adalah perlunya uji coba  syarat kepemilikan kendaraan yang ketat seperti di negeri Sakura Jepang. Juga, pemberlakuan umur penggunaan kendaraan tertentu seperti di negeri Singapura juga patut dicoba. Mestinya, perlu sosialisasi yang intens terlebih dahulu kepada masyarakat.

Mengurangi bentuk persimpangan jalan sebidang khususnya dengan jalur kereta api, pengoperasian transportasi publik terintegrasi secara masal dan pembuatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) berbiaya murah yang berada tidak jauh dengan komplek perkantoran, rumah sakit, sekolah dan lain-lain diyakini mampu menekan tingkat kemacetan Jakarta. Tentunya, semua solusi tersebut tidak akan berhasil seratus persen tanpa partisipasi warga Jakarta. Perlu kesadaran warga yang tinggi untuk tidak tergantung pada kendaraan pribadi. Dan, penggunaan transportasi publlik berbasis online seperti UBER merupakan salah satu bentuk kesadaran warga untuk mencegah fenomena gunung es kemacetan Jakarta.