Kekerasan politik adalah sebuah masalah serius yang mengancam kestabilan dan kesajahteraan warga negara. Kekerasan politik berasal dari berbagai kegagalan sistem politik, serta kurangnya peran dari pemerintah. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kekerasan politik dan dampak yang timbul terhadap warga negara serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Aspek yang memicu kekerasan politik salah satunya adalah kegagalan sistem politik. Seperti sistem politik yang tidak transparan, korupsi dari para pejabat negara, monopoli yang menyengsarakan rakyat, ataupun peyebaran kesempatan yang  tidak setara bagi seluruh warga negara hal-hal ini dapat memicu kekerasan. Kegagalan sistem politik juga dapat melibatkan sejumlah kelompok ekstremis atau bersenjata yang mencoba memanfaatkan kekacauan politik yang terjadi untuk kepentingan kelompok mereka.
Indonesia sendiri pernah mengalami dua kali kegagalan sistem. Dan juga telah mengalami perubahan sistem sebanyak 3 kali yaitu pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Hal ini dikarnakan adanya ketidakseimbangan sistem dalam proses kekuasaan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif hingga menghasilkan sistem politik yang mementingkan kepenting penguasa dan tidak menitik beratkan kepentingan masyarakat sebagi fokus utama. Contohnya pada masa orde lama, sebagai negara yang baru saja merdeka. Indonesia masih mengalami ketidakstabilan dibeberapa daerah dan juga terjadinya kerusuhan parlemen - parlemen sehingga Presiden Soekarno memutuskan menggunakan sistem pemerintahan Presidensial, yaitu sistem dimana kekuasaan berpusat pada satu orang yaitu Presiden. Namun di sayangkan pada prakteknya, keputusan ini malah menyabab kekuasaan yang tidak terkendali.
Kekerasan politik yang terjadi bisa berbentuk, pemberontakan, demonstrasi, unjuk rasa, kerusuhan, terorisme, peran saudara, dan banyak bentuk lain dari kekerasa politik. Kekerasan politik dapat berbentuk perlawanan warga negara terhadap pemerintah yang tidak memenuhi ekspektasi atau tuntutan mereka, atau bisa juga sebagai cara kelompok ekstrimis mencapai tujuan politik mereka. Terlepas dari bentuknya, kekerasan sosial sering kali merugikan warga negara yang tidak bersalah, juga menghambat pekembangan suatu negara.
Ada dua tipe kekerasan politik, yaitu tradisional dan modern revolusi. Dalam kekerasan politik tradisional hal utamanya adalah pemberontakan atau perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Sedangkan dalam politik modern revolusi, kekerasan terjadi dengan tujuan untuk mengubah sistem politik secara keseluruhan. Sederhananya revolusi adalah suatu perubah besar yang mendasar, ia merupakan suatu cara untuk melakukan perubahan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dalam sistem.
Untuk mencegah kekerasan politik dibutuhkannya program kesejaterahan. Karn ketika pemerintah dapat memberikan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kesempatan kerja yang merata, hal ini dapat mengurangi ketidakpuasaan warga negara yang bisa memunculkan pemberontakan.. Prinsip utama dalam program kesejahteraan, haruslah selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi, hasil pembangunan serta keamanan yang dilakukan pemerintah harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini peran pemerintah merupakan kunci utama dalam mengatasi kekerasa politik. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem politik yang ada, meningkatkan stabilitas negara dan mengatasi ketidakpuasaan warga negara. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas diskusi dan negosiasi untuk kelompok-kelompok yang bersengketa untuk  mencapai perdamaian. Selain itu pemerintah juga harus bersikap responsif terhadap persoalan -- persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan cara membuat undang-undang yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Selain itu pemerintah harus juga memastikan bahwa program-program kesejaterahan yang sedang berjalan efektif dan berdampak, sehingga mencegah terjadinya kekerasan politik. Dalam pengambila suatu keputusan pemeritah harus  melibatkan pendapat masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hak asasi warga negara menjadi kepentingan utama.
Penyusun Kelompok 4 :Â
- Khalid Maulana Muhammad F.J.
[23010300016]
- Muhammad Khoirul Ramaditya
[23010300017]
- Artxan Prananta
- [23010300018]
- Diva Savana
- [23010300019]
- Nurazis Fadillah
- [23010300021]
- Cahya Wardha Tul-Jannah
- [23010300027]
