Kebanyakan pulik seperti tertipu membaca tradisi politik yang dibangun di era modern. Begitu banyak masyarakat terkagum, terkecoh dan sering terjebak dengan bungkus (tampilan), tampilan luar dari kelembagaan. Sebut saja seperti praktek membangun poros koalisi. Pada level masyarakat lapis bawah, mereka yang jauh dengan sentuhan langsung praktek partai politik, merasa terkesima dengan isu tertentu.
Pengelolaan isu yang diperjuangkan misalnya, ada isu kepentingan umat yang santer dibicarakan. Isu mewujudkan kesetaraan sosial, memperjuangkan kepentingan gender, anti diskriminasi, pro terhadap kepentingan masyarakat termarginal, perjuangan buruh, nelayan, petani dan seterusnya. Semua itu pada segmen tertentu begitu laku dalam pasar politik. bagi para nelayan, kepentingan yang melingkupi pekerjaan mereka yang akan diikutinya.
Mereka kurang tertarik dengan isu pertanian. Begitu pula bagi para petani, mereka akan pasif jika politisi mengobral dan menyodorkan isu-isu perikanan (nelayan), pengembangan sektor kelautan sebagai prioritas pembangunan. Hal itu berlaku seterusnya. Bagi pemilih yang tidak peka atau jauh dari sentuhan kegiatan keagamaan, isu keumatan menjadi kurang penting bagi mereka. Terlebih bagi kaum nasionalis dan rasionalis.
Tak akan tergode mereka dengan isu sektarian. Sebab parsialitas dalam politik juga kebanyakan dipengaruhi oleh relasi kepentingan dan posisi masyarakat. Apakah mereka merasa diuntungkan atau tidak dalam urusan politik tersebut. Sederhananya koalisi dalam politik itu kebanyakan hanyalah simbolis. Tidak mengakar, tidak menjamin sebuah koalisi yang menggunakan nama mentereng, lingkupnya umum atau begitu luar biasa nama koalisi itu, dengan praktek politik yang dibangun.
Ada koalisi politik yang dibangun dengan kemasan positif, seolah-olah untuk banyak pihak. Padahal hanya menjadi wadah dan instrumen memuluskan kepentingan tertentu. Koalisi menjadi alat bargaining kepentingan semata, tak lebih.
Dalam politik itu biasa, bagi saya soal penamaan koalisi bukanlah hal yang urgent. Paling utama dari itu semua adalah kita memeriksa kembali orientasi. Visi dan apa esensi dari ikhtiar politik yang dibangun dalam koalisi itu. Tidak harus berdebat dengan panamaan koalisi, ini tidaklah produktif.
Sekalipun nama koalisi itu tidak akrab di telinga masyarakat, atau bahkan terdengar menjengkelkan, jika kepentingan dan isinya positif, sebetulnya layak diberi support.Â
Jangan politisi atau masyarakat pemilih terjebak pada ruang sempit mendebat nama poros koalisi. Mau koalisi kebangsaan, koalisi keumatan, koalisi pencasila, koalisi kearifan lokal, koalisi kemajemukan, koalisi keindonesiaan, koalisi Merah Putih, koalisi dinasti politik, koalisi humanisme, serta sederet nama-nama koalisi yang lainnya dipakai. Itu menjadi tidak berguna, jika aksi yang ditunjukkan tidak mencirikan nama koalisi tersebut.
Kebanyakan nama koalisi atau gabungan partai politik dalam sebuah hajatan politik hanya cenderung mengejar pangsa pasar pemilih. Mereka terfokus pada aspek elektoral, bagaimana menggait suara dukungan sebanyak-banyaknya, itu yang menjadi perhatiannya. Sehingga tersekatlah mereka, mengabaikan kerja konkrit. Sebaik-baiknya koalisi yaitu mereka yang mau berkumpul dan bekerja untuk masyarakat, bukan sekedar bekerja untuk menang dalam kontestasi politik.
Yang perlu diperhatikan pula nama dari koalisi partai politik haruslah yang akomodasi, mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang homogen. Berkaitan dengan koalisi politik yang beraroma tema-tema keagamaan memang sensitif. Kebanyakan masyarakat memberi dukungan, ada pula yang menyampaikan protes, menolak koalisi yang mengatas namakan umat tertentu. Meski begitu, sekali lagi ini soal penamaan, tak boleh mereka para penggagas koalisi itu disalahkan.
Cukup masyarakat kita sadarkan untuk tidak memilih figur tertentu yang berada di koalisi tertentu, yang kemudian dianggap tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lainnya. Semua pilihan akan berpangkal pada masyarakat. Kedulatan masyarakat itu tak dapat diintervensi siapapun, godaan berupa uang sebagai pengganti pilihan masyarakat juga bisa ditolak pemilih. Kemandirian pemilih kita harapkan dapat dibangun.
