PERSATUAN Nasional Aktivis (PENA) 98 resmi menetapkan delapan kriteria calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), yang akan berkompetisi di Pemilu 2024. Spirit menyeluruhnya tidak memberi dukungan terhadap Capres dan Cawapres yang punya beban sejarah Orde Baru.
Bukan pelanggar HAM, anti politik identitas, mendukung calon pemimpin yang melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. PENA 98 yang dipimpin Adian Napitupulu, sebagai Sekjen ini mengambil sikap berpihak pada kepentingan rakyat. Menolak pasangan Capres yang terlibat korupsi.
Ada yang luput sepertinya, mungkin dianggap tidak penting bagi PENA 98. Bahwa kekuatan oligarki tak berani disentuh, dikritik, atau dilawan. Situasi ini menegaskan PENA 98 tak mau manjadi barrier bagi kelompok oligarki yang saat ini menggerogoti pemerintah.
Oligarki yang merupakan candu bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Mereka terdiri dari kelompok penguasa, geng politik, segelintir orang saja, juga pemerintah yang memiliki kepentingan bersama dalam melestarikan kekuasaan. Oligarki bukan sekedar cenderung mematikan demokrasi.
Melainkan, nyata-nyata mengambil posisi anti demokrasi. Oligarki menjadi lawan tanding yang kuat bagi demokrasi. Ketika demokrasi berkembang benar dan sehat, oligarki akan tumbang. Begitu juga sebaliknya, bila oligarki tumbuh, demokrasi akan terbunuh, mati, terancam, dimatikan.
Demokrasi dan oligarki akan selamanya saling berlawanan. Karena keunggulan dan keutamaan demokrasi ialah tidak mau larut atau tidak menghormati keputusan suara mayoritas rakyat. Oligarki lebih patuh pada konsensus kelompoknya sendiri. Apa yang bermanfaat menurutnya akan diperjuangkan.
Sehingga dalam kenyataannya, ketika rakyat teriak keadilan dan kesejahteraan diabaikan. Namun, posisi oligarki melawannya, maka suara-suara suci itu akan padang. Tak terdengar lagi. Dan yakinlah yang mampu survive dalam siklus pertarungan itu adalah oligarki. Mereka punya kekuatan super power.
Ada uang dan kekuasaan yang menjadi alat kendali luar biasa. Itu sebabnya, semua kepentingannya dapat dengan mudah diatur, diarahkan sesuai kepentingan kelompoknya. Yang krusial dari kriteria menetapkan calon pemimpin seharusnya aspek dominasi oligarki yang ditolak. Menjadi perhatian serius.
Memangkas calon pemimpin yang terafiliasi dengan tirani, oligarki dan antek-antek pemuka status quo yang berlebihan. Membabi-buta, karena mereka kebanyakan juga menjadi aktor penghasut. Kampanye terhadap figur yang diendorse juga penting diperhatikan para aktivis 98. Bagaimana tidak, kalian adalah player lapangan saat era reformasi direbut.
Secara otomotasi rakyat menitipkan harapannya, kenapa anda para aktivis 98. Label ini begitu berat, sangat kami hormati sebagai generasi penikmat reformasi (era 2000-an). Tentu aktivis 98 akan menjadi role model yang gerak langkah, pernyataan, dan perjuangannya memiliki magnet bagi rakyat.
Seharusnya PENA 98 menggenapkan menjadi sepuluh poin untuk penentuan kriteria calon Presiden dan calon wakil Presiden RI. Selain kekuatan oligarki yang ditolak, tolak juga calon pemimpin yang tidak mengandalkan uang sebagai strategi pemenangan kampanye (politik transaksional) dan abuse of power.
