Sesuai dengan judul tulisan ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai golput dari kalangan mahasiswa. Akan tetapi kita bisa secara tepat menghitung berapa persen jumlah golput yang merupakan mahasiswa dari total data golput yang disebutkan diatas. Untuk itu saya akan menggunakan data hasil survey yang dilakukan oleh Tim dari program studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya  dan dari pernyataan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi  (LMND). Walaupun ada juga deklarasi-deklarasi dari para mahasiswa yang menyatakan golput, yang bisa kita dapatkan beritanya dengan mencari di goggle menggunakan kata kunci Mahasiswa Golput. Hal ini tentunya sedikit banyak mengindikasikan bahwa jumlah mahasiswa yang memilih golput masih cukup besar.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi  (LMND)  pada tanggal 27 Maret 2019, mereka menyatakan sikap untuk tidak menyalurkan hak suaranya (Golput). Hal ini disepakati oleh seluruh cabang LMND yang berada di 11 provinsi, 23 kota se-Indonesia.
Selanjutnya kita ambil referensi dari hasil survey Tim dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang dilakukukan secara daring pada periode Agustus -- Oktober 2020 terhadap mahasiswa aktif minimal semester 3 yang tersebar di 26 perguruan tinggi di Indonesia baik swasta, negeri, umum ataupun keagamaan.
Untuk hasil survey secara lengkap dapat dilihat di https://theconversation.com/aktivisme-mahasiswa-10-tahun-terakhir-banyak-golput-menjaga-jarak-dari-politik-praktis-tapi-peka-isu-demokrasi-dan-ham-174409.
Dari hasil survey tersebut, yang berhubungan dengan jumlah golput, adalah jumlah mahasiswa yang mencoblos hanya 27% sementara 73% lainnya golput. Selain mendapatkan jumlah golput, hasil survey tersebut menemukan tiga pola penting bagi mereka yang terlibat secara langsung.
Pertama, para mahasiswa tersebut menyatakan pentingnya keterlibatan dalam politik elektoral dengan cara mencoblos saat pemilu atau pilkada (total 97% setuju).
Banyak dari mereka menganggap ajang tersebut sebagai satu-satunya mekanisme yang sah dalam perebutan kekuasaan (total 83% setuju).
Kedua, meski demikian, para mahasiswa memiliki tingkat persetujuan yang sangat rendah terkait keterlibatan dalam mobilisasi atau kampanye politik (total 55% tidak setuju), menjadi buzzer atau konsultan politik (total 67% tidak setuju), serta relawan bagi partai dan kandidat (total 51% tidak setuju).
Mereka bahkan cenderung tidak ingin terlibat dalam gugatan sengketa pemilu (total 64% tidak setuju).
Ketiga, mahasiswa cenderung lebih menyetujui keterlibatan dalam bentuk aktivitas pengawasan pemilu, serta pemberian edukasi dan literasi politik terhadap masyarakat (total 88% setuju).
Dari paparan diatas, tentunya masih ada harapan agar mahasiswa atau pemilih pemula dapat lebih banyak lagi yang menggunakan hak pilihnya, Untuk mencapai hal tesebut, tentunya ada hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar gejolak demonstrasi mahasiswa, gerakan buruh dan kelompok masyarakat lainnya bisa diminimalkan sehingga menimbulkan kenyamanan hidup untuk seluruh rakyat. Kami tentunya berharap seluruh element masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun kita semua tahu, seluruh pilihan yang ada tidak bisa memuaskan semuanya.
