Kini Korupsi Meluas, Lebih Buruk Dibanding di Zaman Orde Baru

Demikian pula ketika berhubungan dengan pemerintah suatu provinsi. Deal cukup dilakukan dengan Gubernur. Pejabat Sekretaris Daerah menjadi "bendahara" penerima sogokan. Selebihnya, para bawahan manut dengan kemauan Gubernur, yang notabene menyuarakan kemauan perusahaan.

Tidak hanya itu. Para Kepala Daerah di bawah Gubernur, yaitu Bupati atau Walikota, tunduk kepada keinginan pengusaha.

Makna sentralisasi kekuasaan berlaku pula bagi sentralisasi suap atau sogokan. Terpusat. Satu pintu.

Tahun-tahun sesudah tumbangnya rezim Soeharto, praktik suap menyebar ke kelompok yang berada di bawah pimpinan lembaga negara. 

Selama tahun 2008 sampai 2018, saya membayar uang suap kepada banyak pihak pada sebuah Kabupaten.

Pada tingkat Dinas, sehubungan dengan proyek-proyek didapatkan, saya harus membayar kepada:

1. Kepala Bidang, merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pada zaman dulu disebut Pimpro.
2. Kepala Seksi yang dibutuhkan tandatangannya pada dokumen-dokumen proyek.
3. Bendahara atau Bagian Keuangan Dinas sebagai penerbit Surat Perintah Membayar.
4. Para staf yang terlibat dalam penerbitan berkas-berkas, pemeriksaan, hingga satuan pengamanan.
5. Pejabat dan pegawai Kas Daerah, untuk realisasi pencairan proyek.

Mekanisme serupa terjadi juga di Kementerian, dengan sedikit perbedaan pada jalur, jumlah orang disuap, dan besaran sogokan.

Ringkasnya, uang yang diperlukan adalah sebesar 2-5 persen dari nilai proyek.

Jumlah suap tersebut bisa lebih besar, jika "membeli" proyek dari oknum anggota DPRD atau pihak lain. Proyek di tangan wakil rakyat umumnya dihargai sebesar 7-10 persen dari nilai proyek.

Dengan sebaran dan luasan pihak-pihak yang harus disogok sehubungan dengan proyek, pemborong dituntut untuk pandai-pandai mengatur jumlah suap. Jika tidak, bisa jebol keuntungan untuk membiayai biaya tak berkuitansi tersebut.

"Kerugian" semacam itu pernah saya alami, di mana terhadap proyek senilai Rp 150 juta, hanya menghasilkan profit senilai Rp 1,3 juta. Apes tenan.