Mengutip Kompas.com, Nadiem Anwar Makarim membolehkan kegiatan belajar tatap muka kembali digelar mulai Januari tahun depan, semester genap tahun ajaran 2020/2021.Â
Kebijakan itu dibuat berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Â Hal itu sebagaimana disampaikan dalam konferensi persnya pada hari Jumat (20/11/2020)
Telah sekian waktu bencana kesehatan penularan Covid-19 membuat banyak orang terpaksa bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan anak-anak sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).Â
WFH dan PJJ menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam pemberitaan maupun linimasa medsos dapat ditemui berbagai isu persoalan, antara lain:
- Koneksi internet, menyangkut infrastruktur yang belum merata ke seluruh penjuru Indonesia.
- Ketersediaan piranti penerima atau gawai yang layak menerima koneksi internet.
- Kecukupan kuota internet yang memerlukan biaya tambahan bagi orang tua untuk mendukung digitalisasi pendidikan itu.
- Kesenjangan pemahaman dalam pemakaian tekhnologi digital.
- Dan persoalan-persoalan lain selama penerapan PJJ.
Salah satu persoalan telah diatasi dengan intervensi pemerintah melalui Kemendikbud berupa bantuan kuota data internet gratis bagi pelajar, mahasiswa, guru di seluruh Indonesia September hingga Desember 2020.
Namun dalam kenyataannya, pemberian bantuan kuota itu tidaklah sempurna. Sementara pihak membeberkan kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan, di antaranya:
- Penerima tidak mempunyai perangkat pendukung, seperti telpon genggam berbasis Android
- Di sebagian daerah jaringannya masih bermasalah.
- Bantuan kuota yang tidak kompatibel sehingga tidak bisa digunakan.
- Praktik penyaluran yang tidak sesuai rencana.
- Pembagian yang tidak tepat atau salah sasaran.
Bantuan Kuota Data Internet Gratis dari Kemendikbud tidak serta merta menyelesaikan persoalan di seputar PJJ. Bantuan kuota hanyalah setitik solusi, masih banyak hal yang mesti diatasi, misalkan perihal jaringan dan perangkat penerima. Juga akurasi data penerima yang dapat meminimalisir kesalahan sasaran penerima.
Permasalahan-permasalahan di seputar PJJ tersebut juga terjadi di kota yang berada takjauh dari kantor pusat Kemendikbud.
Meski perangkat dan jaringan cukup memadai, pembelian kuota masih memberatkan warga pada sebuah perkampungan di Kota Bogor. Kuota data internet gratis dari Kemendikbud juga belum dirasakan maksimal. Tidak semua orang tua yang tinggal di wilayah itu mampu membeli kuota untuk putra-putrinya.
Namun sebuah Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Istiqomah yang terletak di dalam gang sempit berhati peka, dengan memahami kesulitan yang dihadapi para orang tua siswa/i dalam masa PJJ lalu berinisiatf memberikan solusi.
Untuk mengatasi persoalan kuota yang memberatkan warga sekitar, DKM menyediakan fasilitas WiFi gratis bagi para pelajar yang bermukim di sekitar area tersebut. Tidak diketahui persis kapan penyediaan jaringan WiFi gratis itu dimulai.
