Narasi Bohong dan Etika Publik
Klaim damai fiktif ini tidak hanya mencederai etika publik, tetapi juga menyesatkan opini masyarakat. Di era keterbukaan informasi, tokoh publik tidak bisa lagi berlindung di balik klaim sepihak, apalagi jika itu menyangkut nama besar seperti Jusuf Kalla.
Berbohong kepada publik, apalagi demi mempertahankan jabatan, adalah pelanggaran serius terhadap integritas. Seharusnya, seorang pejabat komisaris bisa menjadi teladan, bukan malah menjadi contoh buruk manipulasi narasi.
Penutup: Saatnya Negara Tidak Bungkam
Kasus Silfester seharusnya menjadi pengingat penting bahwa hukum tidak boleh dilupakan hanya karena seseorang berada di lingkar kekuasaan.
Penegakan hukum bukan hanya soal menangkap maling di jalan, tapi juga menyentuh mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan namun memiliki beban hukum.
Jika negara membiarkan seorang terpidana inkrah duduk sebagai komisaris, apalagi dengan narasi bohong kepada publik, maka kita sedang melegitimasi impunitas dan ketidakadilan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
