Ramai kasus Satinah, membuat masyarakat banyak yang menyampaikan pendapat atau sekedar nimbrung atas gaungnya kejadian ini. Hal ini pun juga tak luput dari perhatian para politisi, apalagi saat ini adalah masa-masa kampanye yang sangat mungkin dimanfaatkan sebagai pendongkrak popularitas demi meraup suara di Pemilu Legislatif 9 April nanti. Dari politisi yang dari dulu memang care dengan permasalahan seperti ini, maupun politisi yang baru tau-tau muncul menunjukkan batang hidungnya setelah kasus ini mencuat.
Dari sekian banyak pro-kontra yang berkembang di masyarakat, terutamanya di jejaring sosial memang sangat menarik bila disimak. Namun, dari sekian banyak antara yang respect maupun yang skeptis akan kasus ini, tak jarang menjadi perdebatan panjang yang tak berujung. Dan pada akhirnya juga mudah ditebak bahwasanya hanya akan berakhir dengan caci-maki tanpa adanya hasil diskusi konkret yang setidaknya dapat menjadi acuan sebagai solusi versi masyarakat. Iya benar, hanya solusi versi masyarakat, karena solusi versi masyarakat tentu beda dengan versi pejabat. Padahal sebagai pejabat bukannya harus mendengar aspirasi masyarakat, karena masyarakat adalah konstituen yang mereka wakili?
Ahh yasudahlah, daripada membenturkan solusi versi masyarakat dengan solusi versi pejabat, mending kita simak pemetaan yang merupakan kesimpulan pribadi dari panjangnya eker-ekeran yang terjadi di jejaring sosial. Karena selama kasus ini kami hanya menyimak dan menyimak saja, maka ijinkan pada kesempatan kali ini kami suguhkan 4 pemetaan yang ada dari ramainya pergunjingan tentang Satinah.
1. Penggalangan Dana
Tak sulit kita menemui berita, baik itu di layar kaca, surat kabar, maupun media online yang memberitakan tentang sejumlah relawan atau juga politisi yang membuka donasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran diyat yang diminta ahli waris korban yang dibunuh oleh Satinah. Sederhana saja, bila diantara kita berniat memantu, silahkan menghubungi contact yang diberikan oleh para aktifis tersebut. Sekiranya memang nanti dapat membantu, biarlah Tuhan yang akan membalas niat baik anda sekalian. Bagi yang tidak ingin dan bahkan tidak ada niat membantu menyisihkan sebagian rejeki kita untuk didonasikan sebagai penebus diyat Satinah, sebaiknya diam dan tidak perlu banyak koar-koar mencaci penggalangan dana tersebut.
2. Penggunaan APBN
Ramai juga diperbincangkan mengenai akan digunakannya APBN untuk membayar diyat. Sungguh sangat ironis bila APBN digunakan untuk hal-hal yang bersifat mengacu pada personal seperti Satinah. Mengapa, karena APBN seharusnya dialokasikan kepada kepentingan yang lebih umum atau lebih makro daripada dialokasikan untuk satu individu (contohnya Satinah). Bila memang ada yang berniat menebus Satinah, sebaiknya para pejabat yang masih peduli berpatungan mengumpulkan donasi, itu lebih dapat diterima oleh rakyat yang selama ini memang subjek dari pendapatan negara.
3. Tindakan preventif
Lantas APBN buat apa? Masih banyak yang bisa diperbuat dengan APBN (misalnya) 25 Milyar. Lebih tepatnya untuk tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kasus seperti Satinah, Darsem, atau lainnya. Kejelasan status kerjasama antar negara dan kepastian perlindungan hukum di negara tujuan, adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi TKI. Memperketat pengiriman, baik itu seleksi maupun edukasi bagi para calon TKI agar para TKI nantinya yang akan berangkat tahu akan situasi bagaimana yang nanti akan dihadapi, maupun tindakan-tindakan yang bagaimana yang bisa dilakukan bila menemui suatu permasalahan, baik itu permasalahan dalam hal pekerjaan atau dalam hal perlakuan. Birokrasi ketenagakerjaan juga seharusnya menjadi catatan penting, karena sebagaimana menjadi rahasia umum bahwasanya banyak yang “bermain-main” disana. Tak hanya permainan pungli dan lain-lain yang meresahkan para TKI, namun juga permainan agen penyalur TKI ilegal yang sampai saat ini kami yakin (karena kami pun melihat langsung beberapa diantaranya) masih menjamur, dan pihak yang terkait pun belum ada action untuk memperbaiki “wilayah” yang menjadi domain kerjanya.
4. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia
Perlindungan terhadap WNI adalah mutlak menjadi kewajiban negara, bahkan untuk WNI yang berada di luar negeri sekalipun. Apalagi WNI yang berada di luar negeri itu baik secara langsung maupun tak langsung membawa nama dan harkat martabat Bangsa Indonesia. Terutama perlindungan terhadap statusnya ketika di luar negeri tersebut bilamana memang sah secara hukum dan aturan bahwa yang bersangkutan adalah legal berada di negara tersebut (bekerja, maupun turis). Berikutnya mengenai WNI yang terbukti bersalah melanggar aturan maupun masih menjalani proses hukum yang belum diputuskan, negara hendaknya cepat tanggap memberikan bantuan langkah hukum demi menjaga harkat dan martabat bangsa. Bahkan terhadap WNI yang terbukti 100% bersalah pun negara wajib memberikan, tapi yang jelas bukan dengan cara membayar denda, diyat, sanksi atau apapun itu namanya.
Demikian tadi 4 pemetaan yang bisa kami rangkum dari ramainya pembicaraan mengenai Satinah atau “Satinah-Satinah lain” yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Akhir kata dari kesimpulan ini, bila memang Negara tidak siap melaksanakan 4 poin pemetaan diatas, sebaiknya negara berpikir keras untuk membangun (fisik dan non fisik) masyarakat pedesaan denganmemajukan perekonomian pedesaan. Karena tak dapat dipungkiri bahwasanya tak sedikit pula para TKI yang berasal dari pedesaan dengan perekonomian yang pas-pasan. Maka tak heran banyak yang nekat berangkat secara ilegal menjadi TKI dengan jasa agen penyalur TKI yang ilegal.
twitter : @BubupTweet