Meski bukan penggemar, saya memelihara sejumlah tanaman hias di halaman yang tak seberapa. Ada yang, kata orang, harganya jutaan rupiah beberapa tahun lalu. Sekarang sih sudah tak berharga, wong kebanyakan ngembat dari rumah orang tua, hehehe
Katanya, harga tanaman bisa selangit karena “digoreng”. Lewat media, statement-statement pengamat, dan lain sebagainya. Enggak terlalu ngerti juga sih, tapi fenomenanya menarik sebagai analogi konteks politik terkini.
Budi Gunawan ini juga gorengan. Tapi harganya bukan (cuma) rupiah. Merajalela kemana-mana. Kabarnya, setelah pengumuman Jokowi tentang pencalonan Badrodin Haiti, kesibukan sejumlah kelompok memuncak.
Mereka konsolidasi untuk memasang tarif sebelum pasar ditutup sekitar sebulan lagi. Sejumlah strategi disiapkan agar semua daftar dalam tagihan bisa dibayar.
Minimal sih pasang harga sesuai dengan transaksi terdahulu yang terancam batal karena tidak jadi dilantik. Tapi prinsip “aji mumpung” berlaku. Banyak pembonceng. Ikut-ikutan menggoreng di last minute, mumpung masih ada kesempatan naikin harga sebelum juru bayar datang.
Makanya, jangan terburu terbuai dengan muka-muka kecewa dan sedih. Mereka itu sedang siap panen. Bahkan ada yang sebenarnya sudah panen waktu dulu demi BG, sekarang belagak kecewa lagi supaya ditawar lagi.
Justru yang sekarang muka-mukanya senang karena BG batal dilantik, mungkin nanti malah yang jadi yang paling kecewa dan sedih. Mudah-mudahan tim lobi Jokowi jago nawar.
Tapi ini yang patut kita waspadai: Konon, ada satu deal yang katanya sudah tercapai. Transaksi tingkat tinggi. Karena tingginya nilai “tagihan” itulah maka konon BG “diperjuangkan” habis-habisan, dibenturkan dengan penolakan yang juga semakin menguat.
Ya. Disadari atau tidak, semakin keras penolakan ini sebenarnya justru berperan dalam menaikkan harga.
Si pedagang senang Jokowi posisinya semakin sulit. Dan, yang namanya pedagang, pasti cari untung.
“Pasti dia pada akhirnya beli, mana kuat dia,” mungkin begitu. Begitu dia nanya harga, daftar panjang pun terjulang pada tagihan. Pada akhirnya, Jokowi dipaksa untuk membayar sesuai yang diminta.
