Kementerian Kesehatan menyatakan upaya memperbaiki sistem pelaporan keracunan agar terintegrasi dengan dinas kesehatan daerah, agar penanganan bisa lebih cepat dan merespons sidik. Tapi ini adalah respons reaktif, bukan preventif. Pengawasan yang terlalu "menunggu laporan masalah dulu" bukanlah strategi yang dapat diandalkan.
Audit bersama Kemenkes BGN di daerah, termasuk inspeksi tata kelola dapur MBG, seharusnya rutin dan menyeluruh. Tapi kenyataannya, insiden ini menunjukkan bahwa audit tersebut belum defektif dijalankan, atau bila sudah, rekomendasinya jarang ditindaklanjuti sehingga kebocoran pengawasan tetap terbuka.
3. Standar mutu, sanitasi, dan manajemen rantai distribusi
Makanan bergizi gratis bukan berarti bisa dikirim "apa adanya." Proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, persiapan, pemasakan, kemasan, dan distribusi harus sangat terstandarisasi terutama dalam konteks daerah dengan tantangan logistik seperti NTT.
Kondisi cuaca, fasilitas dapur, ketersediaan air bersih, kapasitas pendinginan, transportasi berpendingin semua ini berpengaruh besar. Jika salah satu mata rantai gagal (misalnya bahan baku terkontaminasi, penyimpanan di tempat tidak layak, atau pengantaran terlambat tanpa isolasi suhu), maka risiko keracunan meningkat tajam.
Dari laporan, modus kali ini masih belum jelas (hasil laboratorium belum diumumkan publik). Namun fakta bahwa puluhan siswa langsung mengalami gejala setelah menyantap menu menunjukkan bahwa kontaminasi kemungkinan ada pada tahap akhir pengolahan atau distribusi.
4. Kurangnya sanksi dan akuntabilitas yang tegas
Selama ini, insiden-insiden MBG semacam ini seolah menjadi "kegaduhan sementara," ditangani darurat, lalu berlalu begitu saja, tanpa ada efek jera terhadap pengelola yang lalai. Beberapa pihak sudah mengusulkan agar MBG diatur dalam undang-undang formal agar ada dasar hukum yang kuat sekaligus ancaman sanksi nyata.
Tanpa sanksi yang tegas (baik administratif maupun pidana jika unsur kelalaian berat terbukti), maka pengelola dapur maupun penyedia akan terus bekerja dalam zona "resiko ringan," di mana kegagalan tidak mahal secara konsekuensi.
Kritik Etis: Apakah Prioritas Gizi Anak Dipertaruhkan?
Program MBG sejatinya sangat mulia, menanggung beban pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat asupan gizi dasar. Tapi ketika program itu memakan korban, terutama anak kecil, maka legitimasi moral program berada di ujung tanduk.
