Koalisi atau coalition atau co-alescare itu dalam pengertian etimologi dapat berarti suatu pergabungan atau persatuan antara beberapa partai dalam suatu bentuk kerjasama.
Disamping itu ada juga yang mengartikan koalisi itu sebagai ikatan atau gabungan antara beberapa partai atau fraksi di parlemen yang bertujuan agar mencapai suara mayoritas untuk mendukung pemerintah.
Selain itu, juga dikenal istilah pemerintahan koalisi. Istilah ini biasanya dikenal dalam pemerintahan yang menganut sistem parlementer. Dimana yang dimaksudkan disini adalah suatu pemerintahan yang tersusun atas beberapa partai politik.
Maka koalisi itu bisa berarti bergabungnya berbagai unsur yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri dalam suatu bentuk kerjasama yang bersifat permanen berdasarkan atas asas manfaat untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
Namun dapat juga koalisi itu berarti berbagai unsur yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri itu melakukan kerjasama yang bersifat sementara untuk mencapai suatu tujuan spesifik tertentu yang serupa.
Kata koalisi ini, dalam beberapa hari terakhir ini, kembali mencuat dan menghangat serta banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan.
Teristimewa, saat usai sidang paripurna DPR yang memutuskan bahwa Skandal Century harus segera diproses secara hukum.
Dimana, berkait dengan sikap Golkar dan PKS serta PPP terhadap Skandal Century itu membuat ketiga parpol itu dianggap telah melakukan tindakan khianat dan mbalelo terhadap koalisi dari rezim pemerintahannya Presiden SBY.
Terkait dengan itu, beberapa kalangan menginginkan agar Golkar dan PKS serta PPP segera diganjar hukuman yang setimpal dengan ditendang dari koalisi.
Sedangkan bagi PAN dan PKB, sebagai balasan atas kepatuhannya itu agar diberikan hadiah berupa tambahan jatah kursi menteri di jajaran kabinet.
Apakah memang Presiden SBY akan segera dengan serta merta berani melakukan keinginannya beberapa kalangan itu ?.
Beberapa kalangan menyangsikan jika Presiden SBY akan segera melakukan hal itu, mengingat dengan menendang ketiganya secara sekaligus dari koalisi yang dipimpinnya itu akan mempercepat keruntuhan rezim pemerintahannya.
Juga agak disangsikan sekalipun yang ditendangnya itu tak sekaligus, namun hanya salah satu dari PKS atau PPP.
Karena sekalipun PKS atau PPP tak sebesar Golkar dalam kekuatan suaranya di parlemen, namun hasilnya juga akan semakin melemahkan kekuatan dukungan parlemen terhadap rezim pemerintahannya.
Beberapa kalangan itu memperkirakan bahwa hal itu mungkin akan dilakukannya jika PDIP dapat dibujuk untuk bergabung kedalam koalisi untuk menggantikan posisi dari salah satu dari ketiga parpol itu.
Namun, PDIP hanya mungkin dibujuk jika Megawati berhasil didepak dari struktur kepengurusan PDIP, sehingga posisinya tak lagi menjadi sentral di parpol tersebut.
Pra syarat itu tentu cukup sulit dilakukan, mengingat sampai dengan saat ini, masih cukup kuat kekuatan kelompok pendukung yang menghendaki Megawati masih berposisi sentral yang mengontrol kebijakan strategis partai.
Jika Golkar atau PKS atau PPP tak ditendang dari koalisi, maka bagaimana hadiah dapat diberikan kepada PAN dan PKB ?.
Menurut beberapa kalangan, ganjaran hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada PAN dan PKB atas kepatuhannya itu, masih bisa dilakukan dalam bentuk modus-modus lainnya.
Kebijakan pengalokasian anggaran di APBN yang lebih memberikan kekhususan kepada pos-pos kementrian yang dijabat oleh kader PAN dan PKB, mungkin dapat menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan.
Masih lagi ada beberapa posisi komisaris dan direksi di beberapa perusahaan BUMN yang dapat diberikan jatahnya kepada para kader PAN dan PKB, juga merupakan cara lain yang lebih elegan.
Apakah sama sekali tak ada cara untuk memberikan pelajaran bagi Golkar atau PKS atau PPP atas pengkhianatan dan sikap mbalelonya itu ?.
Menurut beberapa kalangan, hukuman itu masih dapat dilakukan dengan melakukan pengungkapan atas kasus-kasus hukum dan korupsi yang dilakukan oleh para kader Golkar dan PKS serta PPP itu dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat setimpal kepada ketiga parpol tersebut.
Dan, tentunya masih cukup banyak modus-modus lain yang memungkinkan untuk melakukan hukuman kepada Golkar dan PKS serta PPP tanpa memperlemah dukungan parlemen terhadap rezim pemerintahan saat ini.
Akhirulkalam, terlepas dari polemik dan pro kontra serta silang pendapat tentang kelayakan Golkar dan PKS serta PPP ditendang dari keanggotaan koalisi pimpinannya Partai Demokrat, memang kata koalisi ini teramat seksi.
Saking seksinya, koalisi ini ternyata tak hanya dilakukan oleh para politisi di ranah politik saja.
Bahkan berbagai virus pun juga melakukannya. Berbagai virus itu berkumpul di tubuh babi, lalu mereka melakukan koalisi, sehingga memunculkan suatu virus baru yang sangat nggegirisi, yaitu virus flu babi.
Apakah andai ada sebuah koalisi yang mempunyai syarat kepatuhan tanpa reserve dan kesetiaan serta ketundukan sepenuhnya kepada pemimpin koalisinya itu, tak mengkhawatirkan akan berpotensi menimbulkan sesuatu yang nggerisinya serupa seperti virus flu babi itu ?.
Wallahualambishshawab.
*
Catatan Kaki :
Artikel-artikel lain, antara lainnya : artikel yang berjudul ‘Pengabdian PAN-PKB-PPP kepada Demokrat’ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘PAN diketiaknya Tina Talisa ?’ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘Demokrat dan Golkar serta PDIP’ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘Ruhut sekarang Gundul’ dapat dibaca dengan mengklik di sini ,
*
