Pemilu serentak yang hadir di depan mata yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 akan menentukan siapa wakil rakyat di Parlemen periode 2019-2024. Juga ada penentuan siapa yang akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Penentuan ini akan mempengaruhi bagaimana pengelolaan kebijakan untuk menjadikan petani tetap mendapatkan tempat dan diberdayakan, ditopang dan dimuliakan. Salah satu untuk memuliakan nasib petani lewat kebijakan adalah tidak mengimpor pangan yang dapat dihasilkan oleh petani Indonesia.
Ada petani tebu yang menghasilkan bahan dasar gula yang kita konsumsi bersama kopi dan teh. Ada petani palawija yang kita nikmati sebagai bagian dari teman nasi dipiring. Ada petani padi yang menghasilkan beras untuk kita konsumsi setiap hari.
Dan masih banyak lagi petani-petani yang berdedikasi untuk menghasilkan pangan, baik bagi kebutuhan keluarga, tetangga dan termasuk masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani.
Sangat menyakitkan memang bila hasil pertanian petani Indonesia dengan penguasaan lahan yang tidak seberapa. Mesti bertarung langsung dengan kebijakan yang lahir dari penerima amanah konstitusi menjalankan negara untuk mengatur kehidupan bernegara.
Kebijakan impor sepenuhnya adalah tanggungjawab pemerintah untuk dapat mencukupi ketersediaan dan tidak terjadi kelangkaan dalam jangka panjang. Namun, kebijakan impor ketika musim panen adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada petani.
Membaca apa tawaran dari partai politik tentang keberpihakan kepada petani dalam Pemilu 2019 ini tidak ada yang lebih melegakan bagi petani kecuali apa yang menjadi prioritas dari Partai Demokrat.
Partai Demokrat dengan pengalaman selama 10 tahun di Pemerintahan dan dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap berjuang menjadikan petani menjadi lebih sejahtera. Kebijakan untuk memberikan subsidi pupuk bagi petani adalah bagian dari kebijakan demokrat. Secara angka subsidi yang pernah diberikan lewat kebijakan untuk subsidi pupuk dari tahun 2004 sebesar Rp 1,8 Triliun dan meningkat menjadi Rp 16 Triliun di tahun 2013.
Selain hal tersebut, beberapa program yang menjadikan generasi petani dan masyarakat kurang mampu memberpaiki nasib dan tidak mewarisi kemiskinan multi sektor. Sebab, bila generasi petani mewarisi kemiskinan multi sektor dan tidak ada upaya dari sisi kebijakan yang diperjuangkan jelas. Hal ini melanggar amanah konstitusi.
Dan saya melihat dan percaya bahwa Partai Demokrat tidak mau melanggar amanah konstitusi di Parlemen nanti untuk tetap berpihak kepada petani lewat kebijakan-kebijakan pro rakyat. Sebab rakyat tidak semestinya menjadi korban dari kebijakan impor membabi buta dan pengurangan subsidi pupuk menyakitkan bagi petani.
Petani berhak sejahtera. Dan amanah itu saya titipkan lewat Partai Demokrat.
