Gambar diambil dari thejakartapost.com
Sekali lagi kebebasan menyatakan kebenaran dikebiri. Kali ini kebenaran itu adalah film Alkinemokiye dan kebebasannya adalah pelarangan untuk memutarnya pada acara Screen Below The Wind Festival. Seharusnya film ini diputar pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2012, di Ubud, Bali. Pemutaran film Alkinemokiye dilarang pada acara tersebut oleh Polda Bali karena terdapat beberapa adegan yang melibatkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh personil polisi di Papua. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada karyawan Freeport ini terjadi ketika demo terbesar sepanjang sejarah Freeport berlangsung pada tanggal 18 September 2012. Bahkan menurut sutradara Alkinemokiye, Dandhy Dwi Laksono, lebih baik dia menolak undangan Kedubes Belanda di Jakarta untuk screening filmnya di Golden Lens Documentary Festival, daripada dia harus memotong setengah dari panjang filmnya. Karena menurut Dandhy, apa gunanya mendapatkan penghargaan pada suatu festival atau hanya ditonton dan didiskusikan oleh suatu kelompok kecil yang melek pada suatu genre, kebenaran dalam film dokumenternya harus dapat diakses dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Sebenarnya kebenaran apa yang ditakuti oleh pihak-pihak seperti Freeport dan kepolisian yang akan terbongkar jika publik menonton film Alkinemokiye? Jelas suatu kebenaran yang sangat menyinggung bahkan menohok suatu pihak yang memiliki uang dan kepentingan yang krusial yang dbongkar dalam film Alkinemokiye. Alkinemokiye Film dokumenter berjudul "Alkinemokiye" bercerita tentang perjuangan buruh dan persiunan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Film berdurasi 60 menit ini disutradarai oleh Dadhy Dwi Laksono dan diproduseri oleh Andhy Panca Kurniawan. Film ini telah diputar di sejumlah tempat termasuk di Timika sendiri yang merupakan tempat PT Freeport beroperasi. Alkinemokiye pertama sekali diperingati pada peringatan hari hak asasi manusia se-dunia di Jakarta, 10 Desember. Bahkan kata Dandhy dalam salah satu kesempatan diskusi setelah pemutaran film Alkinemokiye, film ini juga sudah ditonton oleh sebagian besar pejabat di Indonesia, termasuk staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dandhy yang juga penulis buku Jurnalisme Investigasi dan mantan pemimpin redaksi acehkita.com menyebutkan, nama Alkinemokiye sendiri diadopsi dari bahasa asli suku Amungme yang berarti ‘usaha keras demi kehidupan yg lebih baik' (From Struggle Dawns New Hope). Amungme merupakan suku terbesar di Timika, Papua. “Untuk pengambilan gambarnya hanya selama 7 hari, namun proses editingnya lebih kurang memakan waktu sebulan,” ujar dia. Beberapa bagian dalam Film Alkinemokiye juga diperkaya dengan sejumlah gambar dan rekaman amatir dari pekerja PT Freeport sendiri. Beberapa fakta yang menarik dan patut untuk dipertanyakan dalam film Alkinemokiye:
- Pada tanggal 15 September 2011, 8.000 dari 22.000 pekerja Freeport Indonesia melakukan aksi mogok menuntut kenaikan upah dari US $3,5/jam sampai US $7,5/jam. Inilah pemogokan kerja terlama dan paling banyak melibatkan karyawan sejak Freeport mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1967.
- Dua tahun sekitar bulan Juli 2009 - November 2011, setidaknya 11 karyawan Freeport dan sub-kontraktor ditembak mati secara misterius oleh para penembak gelap.
- PT Freeport McMoRan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 711 milyar untuk "uang keamanan" yang diberikan kepada para aparat pemerintah Indonesia Dalam 10 tahun terakhir.
