JAKARTA - Putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi terkait Komjen Pol Budi Gunawan nampaknya tidak menyurutkan KPK untuk terus melanjutkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Terlihat saat ini KPK melimpahkan perkara Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan perkara ini banyak yang menilai bahwa ini bentuk kengototan KPK untuk tetap memperkirakan Komjen Pol Budi Gunawan.
Kuasa hukum Budi Gunawan Frederich Yunadi mengatakan perkara Komjen Pol Budi Gunawan tidak dapat dibuka kembali, pasalnya putusan praperadilan menyatakan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK tidak sah."Harus KPK patuh hukum,Tidak mungkin bisa dibuka lagi, karena putusan prapredalialn sudah final, apa yang dimaksud oleh KPK apa sih, ini bukan wewenang mereka, kalau buktinya ga ada yaudh selesai tutup kasusnya, kita negara hukum harus patuh dong dengan hukum," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/3).
Menurutnya, pelimpahan kasus dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Agung akan sia-sia, pasalnya Kejaksaan Agung akan kembali melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian."Kalau sudah dilimpahkan, ya sudah ditangani kejagung nanti juga di limpahkan kepolisi," jelasnya.
Menurutnya, KPK tidak boleh ikut campur soal penangan perkara Komjen Budi Gunawan, pasalnya putusan praperadilan sudah final dan mengikat."merutut saya KPK tidak dalam memeritahakan, tidak memonitor, kejagung akan melihat buktinya, kejaksaan juga akan kembalikan kepolisi," tegasnya.
Disinggung soal apa dasar jika Kejagung akan melimpahkan kembali perkara Komjen BG ke Polri, Fredrich menegaskan dalam pasal 7 PP No 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa anggota kepolisian yang melanggar tindak pidana maka diperiksa oleh kepolisian."Karena dia tidak punya wewnang, jaksa agung limpahkan ke polisi, jaksa ga boleh priksa polisi, karena UU mengatakan sepertinya. Sudah diatur pasal 7 pp no 3 taun 2013," ungkapnya.
Frederich mendukung langkah Jaksa Agung HM Prasetyo yang berencana akan melimpahkan kembali ke Kepolisian dan dia menilai langkah itu sudah sesuai prosedur hukum."Jadi sudah tepat jika dikembalikan keb Kepolisian," pungkasnya.