Proses ini mencakup upaya mengadvokasi pentingnya transparansi kepada badan publik yang terkadang masih enggan membuka data secara menyeluruh.
Tantangan dalam Mengawal Keterbukaan Informasi
Meski telah berjalan lebih dari satu dekade, KI DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan.
Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat tentang hak atas informasi. Banyak warga yang belum menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari badan publik.
Hal ini mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, beberapa badan publik juga masih menghadapi kendala internal dalam menyediakan informasi secara transparan.
Tantangan ini mencakup kurangnya sistem pengelolaan data yang terintegrasi, budaya birokrasi yang cenderung defensif terhadap transparansi, dan kurangnya pemahaman tentang aturan keterbukaan informasi di kalangan aparatur pemerintah.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru.
Dengan maraknya penyebaran informasi yang salah (hoaks) dan misinformasi, KI DKI Jakarta harus bekerja lebih keras untuk memastikan informasi yang disampaikan badan publik tidak hanya terbuka, tapi juga akurat dan relevan.
Konteks urban DKI Jakarta yang multikultural dan padat penduduk turut menambah tantangan.
Informasi harus disampaikan dengan cara yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau kemampuan literasi rendah.
