Kok Presiden Jokowi Dibawa-bawa ?

Semakin hari semakin ramai saja media massa mengulas makin panasnya Pilkada DKI Jakarta khususnya pemberitaan mengenai calon petahana Gubernur Ahok. Sampai - sampai ada pemberitaan yang mengatakan ada perintah khusus dari Presiden Jokowi untuk mengamankan Gubernur Ahok dalam Pilkada DKI nanti agar Gubernur Ahok tetap bisa untuk untuk melanjutkan perjuangannya meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Namun hal ini sudah dibantah oleh Juru Bicara Presiden Johan Budi bahwa tidak ada perintah istana untuk mengamankan Gubernur Ahok dalam Pilkada DKI.

Pemberitaan terakhir tentang Pilkada DKI datang dari politikus PDIP Maruarar Sirait yang lebih populer dipanggil dengan Ara yang mengatakan bahwa secara simbolik sebenarnya Ketum PDIP itu merestui Ahok untuk melanjutkan perjuangannya meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta yang menurut Ara hal ini ditunjukkan dengan 3 kejadian simbolik yaitu saat Gubernur Ahok menerima potongan tumpeng pertama saat ultah Megawati, Gubernur Ahok menerima buku yang pertama saat peluncuran buku tentang Megawati dan yang terakhir melihat keakraban Gubernur Ahok dengan Megawati saat perayaan haul Taufik Kemas tempo hari. Ara mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan ini merupakan pernyataan pribadi dan bukan pernyataan PDIP dan karena itu Ara sebagai pendukung Ahok sejak awal maka Ara siap untuk menerima sanksi organisatoris dari PDIP. 

Sebenarnya Presiden Jokowi berkepentingan dengan keberlanjutan pemerintahan Gubernur Ahok di DKI Jakarta dengan melihat 3 alasan mendasar yaitu :

1. Presiden Jokowi bersama Gubernur Ahok adalah dwi-tunggal yang meletakkan dasar-dasar pembangunan DKI Jakarta pada saat mereka berdua menjadi penguasa DKI Jakarta setelah memenangkan pilkada tempo hari.  Jadi suksesnya Gubernur Ahok dalam menjalankan program-program kerjanya adalah suksesnya Presiden Jokowi.

2. Presiden Jokowi memerlukan "quick wins" dalam pelaksanaan program kerja NAWACITA dan quick wins itu ada di DKI Jakarta dengan kepemimpinan Gubernur Ahok yang memimpin Jakarta yang merupakan barometer dan estalasi bagi pembangunan nasional. Quick wins adalah keberhasilan dalam jangka pendek atas program-program kerja yang dicanangkan dan quick wins ini diperlukan untuk meyakinkan stakeholder NAWACITA lainnya.

3. Presiden Jokowi melihat Gubernur Ahok sebagai selain seorang Gubernur yang membawahi birokrasi DKI Jakarta juga sebagai seorang LEADER yang penuh dengan daya inovasi tinggi dan selalu berpikiran out of the box. Hal ini diperlukan untuk mendobrak kemapanan dalam birokrasi pemerintahan dan apabila nanti Gubernur Ahok sukses di DKI Jakarta maka model kepemimpinan DKI Jakarta itu bisa dijadikan contoh bagi pengelolaan pemerintahan daerah lainnya. Menyadari bahwa kiprah Gubernur Ahok ini dapat menyebabkan kegaduhan maka Presiden Jokowi telah memerintahkan salah satu Menteri Koordinatornya untuk membenahi UU, Keppres, dan ketentuan lainnya  yang bertabrakan dan bahkan ketentuan itu ada yang belum mengatur akan suatu hal sehingga merupakan celah yang bisa dimanfa'atkan oleh orang-orang yang tidak baik.

Jadi dengan melihat itu semua maka sangat tepat kalau Johan Budi mengatakan bahwa tidak ada campur tangan dalam pilkada DKI Jakarta mendatang. Dan campur tangan ini memang sewajarnya tidak diperlukan karena Presiden Jokowi itu milik semua golongan masyarakat Republik Indonesia. Apalagi Gubernur Ahok selalu mengatakan bahwa Gubernur Ahok itu temannya Jokowi dan orangnya Megawati.......

Salam perubahan untuk kehidupan yang lebih baik...