Gelar Sajadah Panjang untuk Orang Baik Menjadi Pelayan Ibukota Jakarta

Sungguh situasi dan kondisi Indonesia menjelang Pilkada serentak tahun 2017, khususnya situasi dan kondisi perpolitikan, merupakan suatu kesempatan yang boleh disebut sebagai suatu laboratorium dari berbagai dislipin ilmu untuk menguji thesis, hiphothesis, premis dan apapun itu namanya untuk dapat menggoalkan kandidat jagoannya berhasil dengan sukses untuk menduduki Singgasananya. 

Seharusnya ilmuwan yang bergelar Professor dan atau Doktor ilmu politik dapat menjelaskan fenomina ini kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tidak dibuat bingung. Atau malah Professor dan atau Doktor itu malah ikut nimbrung dengan memberikan komentar yang seharusnya netral tapi ini malah menilai cocok tidaknya Paslon tertentu itu menjadi Pelayan warga Jakarta.

Khusus untuk Pilkada Jakarta yang saat ini ada 3 Paslon memberikan suatu pembelajaran yang bagus sekali kepada segenap masyarakat karena prosesnya jauh kebelakang sebelum seperti saat ini. Kalau kembali dari awal prosesnya maka terlihat saat itu baru Sang Petahana Gubernur Ahok yang berani jauh hari untuk mendeklarasikan diri siap sebagai Calon Kandidat Gubernur DKI Jakarta. Kemudian muncullah Komunitas Teman Ahok yang melihat perlunya Jakarta dipimpin oleh orang baik seperti Ahok ini. Maka Sang Petahana menantang Teman Ahok untuk mengumpulkan bukti bahwa warga Jakarta masih menghendaki Ahok untuk meneruskan karyanya.

Maka usaha Teman Ahok menggumpulkan fotocopy KTP Warga Jakarta berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta fotocopy KTP. Lalu masalah timbul apakah Ahok akan maju lewat jalur partai atau jalur independen yang masing-masing ada plus minusnya. Karena ulah ini maka sempat muncul issue deparpolisasi yang membahayakan salah satu pilar demokrasi. Dari sini tampaknya Teman Ahok berhasil untuk membuat nilai tawar yang tinggi kepada partai - partai sehingga datanglah dukungan dari partai. Maka jadilah Ahok sebagai Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

Proses pilkada terus berlangsung dan sampailah pada akhirnya warga DKI Jakarta harus menentukan sikapnya. Dalam perjalannya proses Pilkada tersebut tampaklah bahwa Sang Petahana Gubernur Ahok itu bagaikan musuh bersama yang harus disingkirkan dari proses pilkada DKI Jakarta. Berbagai issue miring digulirkan  dari mulai kasus UPS, RS Sumber Waras, reklamasi pantai dan terakhir penistaan agama yang prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Tampak Sang Petahana Gubernur Ahok itu DIZOLIMI dan dengan kegigihan, ketulusan dan kejujurannya maka semua itu dilawannya sehingga mengakibatkan ada beberapa orang yang harus masuk hotel prodeo dan diturunkan dari jabatannya. 

Apalagi yang selama ini dengan getol menyerangnya ternyata ybs. tidak kuat menghadapi godaan duniawi yaitu harta, tahta dan wanita sehingga ybs. menjadi pembicaraan ramai di masyarakat. Mungkin tangan - tangan TUHAN telah bekerja untuk mengawal kebenaran dan kejujuran diteggakkan di negeri tercinta ini.

Gelar sosialisasi visi misi dan program kerja dari masing-masing Paslon dalam meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta telah digelar mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 dan diantara masa kampanye tersebut diadakan 3 kali debat Paslon yang disiarkan secara live oleh beberapa media elektronik TV untuk mempertajam visi misi dan program kerja yang telah disosialisasikan sebelumnya. Gelar model kampanye tatap muka, blusukan dan konser musik telah dilakukan untuk sosialisasi visi misi dan program kerja masing-masing calon. Debat yang ke-3 baru akan diadakan pada tanggal 10 Pebruari 2017 mendatang  dan apabila digabungkan dengan Debat yang ke-1 dan ke-2 maka debat yang ke-3 nanti makin mengkukuhkan warga DKI Jakarta akan siapa yang layak dan pantas untuk menjadi PELAYAN warga DKI Jakarta untuk masa 5 tahun mendatang.

Karena Lembaga Survey untuk sementara selama masa PILKADA ini mati suri maka hasilnyapun menunjukkan hasil yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat dipakai untuk pedoman memilih siapa Paslon yang tepat untuk menjadi Pelayan Warga DKI Jakarta. Untuk itu maka sebagai tuntunannya untuk memilih adalah apa kata hati masing-masing setelah membaca, memahami dan mendalami visi misi dan program kerja serta melihat performance dari masing-masing Paslon dalam 3 kali berdebat tersebut yang tentunya sudah bisa menggambarkan bagaimana pola kepemimpinan dari masing-masing Paslon tersebut.

Apabila dipandang dari sudut pandang manajemen risiko memang untuk PELAYAN yang baru itu mengandung beberapa potensi risiko yaitu antara lain potensi risiko akan kemandekan program peningkatan kesejahteraan warga DKI Jakarta karena adanya perobahan dalam visi misi dan program kerja, adanya perlambatan dalam program peningkatan kesejahteraan warga DKI Jakarta, adanya inefisiensi biaya karena PELAYAN yang baru itu harus melalui proses belajar dulu dan potensi risiko yang paling ditakutkan adalah potensi risiko kegagalan dalam melaksanakan visi misi dan program kerja yang baru dari PELAYAN yang baru.

Sedangkan dari aspek biaya maka untuk Pilkada DKI Jakarta untuk 1 putaran dimana harus ada pemenangnya 50% + 1 suara maka sudah dianggarkan di KPU DKI Jakarta Rp 60 milyar dan apabila berlangsung 2 putaran maka akan ditambah lagi anggarannya Rp 30 milyar sehingga total anggarannya adalah Rp 90 milyar. Dengan demikian maka sungguh sangat mahal Pilkada DKI Jakarta ini apabila ditambahkan juga biaya kampanye dari masing-masing Paslon. Untuk itu maka harus ada terobosan bagaimana untuk melakukan efisiensi biaya dan melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko akibat adanya PELAYAN yang baru.

Selain itu dari program kerja maka sudah dapat DILAKUKAN VERIFIKASI di lapangan apa memang benar program kerja yang ditawarkan oleh 3 Paslon itu sudah dikerjakan oleh Gubernur AHOK dan Wakil Gubernur DJAROT  dalam meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta. kecuali program kerja yang sifatnya baru usulan dan abstrak sifatnya seperti empowering SDM, pembangunan yang berkualitas untuk SDM, dll.  Jadi bagi warga DKI Jakarta yang cerdas dan rasional tentulah sudah bisa membedakan Paslon mana yang sudah siap untuk menjadi PELAYAN warga DKI Jakarta untuk 5 tahun mendatang.