Payment ID Terhubung NIK: Inklusi Keuangan Melesat atau Privasi Terancam?

Standar privasi dan keamanan setingkat "consent-based" yang dapat diaudit. Terapkan data minimization, pseudonimisasi, role-based access, jejak audit, dan pengawasan independen agar persetujuan benar-benar bermakna---bukan sekadar kotak centang. 

Ambang batas (threshold) untuk tujuan perpajakan. Jika kelak data dipakai membantu kepatuhan pajak, tetapkan de minimis threshold agar transaksi kecil/rumah tangga/UMKM tak terbebani; fokuskan pada arus bernilai besar dan penghindaran pajak. Gagasan ambang batas ini juga direkomendasikan para pakar. 

Manfaat balik yang terukur bagi warga. Pastikan data yang dihimpun kembali ke publik dalam bentuk akses kredit lebih murah bagi UMKM, subsidi tepat sasaran, hingga skor kredit alternatif yang adil dan inklusif.

Membangun Kepercayaan, Bukan Sekadar Sistem

Payment ID adalah instrumen---hasil akhirnya ditentukan tata kelola. Tanpa standar privasi yang ketat, pengawasan independen, dan implementasi bertahap, ia mudah dibaca sebagai alat kontrol. Namun dengan arsitektur consent-based yang tegas, ambang perlindungan yang jelas, dan manfaat balik yang nyata, Payment ID bisa menjadi infrastruktur publik yang mempercepat inklusi keuangan sekaligus menyehatkan ekosistem ekonomi digital.