Namun keberhasilan instrumen ini sangat bergantung pada dua hal: tata kelola yang independen dan profesionalisme manajerial. Tidak boleh ada intervensi politik atau kepentingan jangka pendek yang mengaburkan arah investasi strategis.
BUMN dan BLU sebagai Agen Pembangunan, Bukan Beban Negara
Ke depan, BUMN dan BLU diharapkan menjadi agent of development, bukan sekadar entitas ekonomi milik negara. BUMN seperti PT PLN, PT KAI, hingga Bio Farma memegang peran vital dalam mengisi ruang kosong pembangunan yang tidak tersentuh sektor swasta. BLU pun---mulai dari rumah sakit pendidikan, lembaga riset, hingga pelabuhan---telah terbukti mampu memberikan layanan publik dengan efisiensi anggaran yang lebih baik.
Pemerintah mengarahkan kebijakan pembiayaan investasi untuk mendorong KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Skema ini adalah bentuk cerdas dari pembiayaan proyek yang membagi risiko dan beban fiskal dengan swasta. Dengan jaminan transparansi dan keadilan kontraktual, KPBU bisa menjadi tulang punggung pembangunan tanpa harus menguras anggaran negara.
Di sisi lain, reformasi struktural terhadap BUMN dan BLU harus dilanjutkan. Mereka harus mampu menghasilkan nilai tambah, termasuk dalam bentuk kontribusi langsung terhadap penerimaan negara: dividen, pajak, dan bahkan perluasan akses layanan publik yang efisien.
Menumbuhkan Pasar Pembiayaan dan Inovasi Keuangan Nasional
Salah satu tujuan jangka panjang kebijakan pembiayaan investasi adalah mendorong pengembangan pasar keuangan nasional. Pemerintah tidak bisa selamanya menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan inovatif menjadi syarat mutlak.
Instrumen seperti green bond, sukuk ritel, hingga pembiayaan berbasis proyek perlu diperluas. Bahkan, penguatan lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan Lembaga Pengelola Investasi menjadi pilar penting dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan proyek dan kesiapan pasar.
Literasi keuangan di level publik juga penting. Masyarakat harus memahami bahwa berinvestasi pada proyek-proyek pembangunan melalui instrumen negara bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara dalam membangun bangsa.
Literasi APBN Adalah Hak Publik, Bukan Monopoli Ahli
Ketika kita membicarakan APBN, sejatinya kita sedang membicarakan uang rakyat. Maka pembiayaan investasi---sekokoh dan serumit apapun---harus dimengerti rakyat. Literasi fiskal bukan hanya domain teknokrat, melainkan hak konstitusional warga negara. Di sinilah tantangan dan tanggung jawab media, akademisi, dan komunitas digital seperti Kompasiana menjadi sangat relevan.
