Shadow Economy di Era Gig Economy: Ancaman Nyata di Balik Fleksibilitas Digital

Distorsi dalam Persaingan Usaha
Pelaku usaha yang taat aturan merasa dirugikan karena harus bersaing dengan mereka yang menghindari pajak dan beban regulasi. Ini menciptakan ketimpangan dalam dunia usaha yang sehat dan adil.

Dilema Negara: Menertibkan atau Membiarkan?

Pemerintah menghadapi dilema besar. Di satu sisi, negara ingin meningkatkan penerimaan pajak dan menertibkan shadow economy. Di sisi lain, gig economy memberikan lapangan kerja alternatif yang penting di tengah keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal.

Namun, membiarkan shadow economy terus tumbuh tanpa regulasi bukan solusi. Justru yang dibutuhkan adalah pendekatan progresif dan inklusif, yang mampu merangkul pekerja informal ke dalam sistem, tanpa mengorbankan fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama gig economy.

Di balik kemudahan gig economy, ekonomi bayangan tumbuh tak terkendali. Ini ancaman serius bagi penerimaan negara dan perlindungan pekerja. (Foto: Freepik.com)

Mengelola Shadow Economy Secara Adaptif

1. Transformasi Digital Sistem Ketenagakerjaan
   Integrasi data dari platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan marketplace lain ke sistem nasional ketenagakerjaan dan perpajakan harus diperkuat. Ini memungkinkan pendataan yang lebih akurat.

2. Insentif bagi Pekerja dan Platform yang Patuh
   Berikan insentif pajak atau akses kredit lunak bagi pekerja gig yang mau mendaftarkan diri secara formal dan bagi platform yang membantu proses ini.

3. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan
   Pemerintah perlu menggandeng komunitas pekerja digital untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

4. Regulasi yang Relevan dan Fleksibel
   Jangan terjebak pada pola lama regulasi ketenagakerjaan yang kaku. Bentuk aturan baru yang sesuai dengan ekosistem kerja digital yang lincah dan dinamis.

Menyinari Bayang-Bayang Ekonomi