Oleh: Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015
Menyikapi aksi bertajuk #RapatAkbarUI yang dilaksanakan pada #20Maret, BEM FISIP UI merasa perlu untuk menanggapi pesan berantai yang berulang kali menggaungkan “Indonesia Gawat Darurat”. Tanggapan ini dibuat bukan dengan maksud memprovokasi apalagi memisahkan diri dari rakyat. Tulisan ini dihadirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik FISIP UI secara khusus dan civitas akademika UI pada umumnya. Pernyataan sikap BEM FISIP UI 2015 ini tidak memiliki hak sama sekali untuk mengikat mahasiswa FISIP UI agar sepandangan dengan kami.
Kemudian, dikotomi antara mahasiswa dengan rakyat bagaikan mitos berulang yang memiliki sisi positif dan negatif. Mahasiswa merupakan rakyat itu sendiri, dan sikap kami di bawah ini merupakan sikap kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia.
Kronologis cerita
Upaya pelemahan terhadap KPK membuat mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya bergerak untuk membela KPK. Tagar #SaveKPK menyebar dimana-mana. Begitu pula di Universitas Indonesia, aksi #SaveKPK juga digalakkan kendati pendefinisian terhadap #SaveKPK itu sendiri masih berbeda-beda. Perbedaan ini maksudnya adalah ada yang ingin menyelamatkan komisioner KPK sebagai individu untuk menyelamatkan institusi secara keseluruhan, dan ada pula yang mengarahkan pada penyelamatan KPK secara institusi tanpa banyak menyentuh kasus hukum individu komisioner. BEM FISIP UI berdiri pada poin yang kedua.
Aksi #SaveKPK atas nama UI yang diikuti BEM FISIP UI 2015 pertama kali adalah pada saat momentum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK tanggal 28 Januari 2015. Singkat cerita, setelah tanggal 28 Januari 2015 pun, kasus KPK-Polri masih terus berlanjut. Kemudian pada beberapa kesempatan berikutnya di tanggal 20 Februari 2015, Sospolnet[1] diadakan. Hasil pertemuan tersebut pada intinya adalah dibutuhkan kajian soal upaya pengetatan fit and proper test (FPT) Kapolri agar kasus diterimanya Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh DPR RI walaupun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak terulang. Akhirnya, saat itu dibentuklah Tim Kajian KPK-POLRI yang terdiri dari perwakilan semua Kastrat BEM Fakultas dan BEM UI. BEM FISIP UI juga bergabung dalam tim kajian ini.
Kemudian tanggal 18 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres untuk menunjuk tiga Plt. KPK dan mengganti Komisioner KPK yang sudah ditetapkan tersangka. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo juga mencabut usulannya terkait pencalonan Budi Gunawan, dan mengganti dengan mengusulkan nama Badrodin Haiti. Melihat penyelesaian tersebut bukanlah solusi jangka panjang dan hanya penenang sesaat, Ikatan Alumni UI (ILUNI UI), mahasiswa, dan civitas akademika UI lainnya kemudian menggelar aksi tanggal 22 Februari 2015 di Car Free Day Bundaran HI. Aksi ini juga melibatkan para guru besar, dekan, dan pejabat rektorat, bahkan UI secara institusi pun akhirnya menyatakan sikap untuk #SelamatkanIndonesia. Di aksi itu pula, perwakilan civitas akademika UI akhirnya beraudiensi dengan pejabat Polri termasuk Badrodin Haiti dan Budi Waseso (Kabareskrim Polri).
Sebenarnya, sebelum aksi di CFD tersebut, direncanakan aksi lebih besar bahkan mewacanakan peliburan kampus untuk menurunkan massa. Namun, setelah mempertimbangkan hasil audiensi dan keadaan masyarakat yang mulai tenang terkait kasus KPK-POLRI ini, civitas akademika UI akhirnya memutuskan batal turun aksi di tanggal setelah aksi CFD tersebut. BEM se-UI yang berencana turun pula di aksi lanjutan tersebut dengan membawa tuntutan melibatkan PPATK di dalam proses FPT Kapolri akhirnya memutuskan menunda aksi dengan alasan momentum yang hilang dan DPR RI yang sedang masa reses dan baru akan berakhir tanggal 23 Maret 2015.
Akhirnya aksi soal FPT Kapolri ini ditunda dan Kastrat BEM se-UI sepakat untuk mengkaji lebih dalam isi tuntutannya dan mempersiapkan lebih matang. Waktu silih berganti, dan Kastrat BEM se-UI disibukkan dengan pembahasan isu bersama yang akan dibawa di IKM UI Summit.[2] Hingga akhirnya, baru pada tanggal 13 Maret 2015 diadakan kumpul kembali membahas KPK-POLRI dalam forum CEM Sospolnet[3] di Ruang BEM UI Pusgiwa UI. CEM Sospolnet saat itu terasa spesial karena mengundang perwakilan ILUNI UI (Pak Tomi) dan perwakilan Wadah Pegawai KPK (Pak Nanang dan Pak Yoyo). Pertemuan itu, dikatakan Andi (Ketua BEM UI 2015) adalah permintaan Ketua-Ketua BEM se-UI untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini di KPK. Wadah perwakilan KPK bercerita soal kondisi KPK saat ini yang mereka rasa ada upaya pelemahan dari dalam sejak dipilihnya Plt. KPK. Kemudian ILUNI UI memaparkan bahwa mereka merencanakan aksi tanggal 20 Maret. Sehingga perlu digarisbawahi kalau penentuan tanggal 20 Maret untuk aksi berasal dari ILUNI UI. Alasan penentuan tanggal ini dikatakan Pak Tomi sebenarnya karena menyesuaikan dengan jam kerja para alumni, itu saja, tidak ada alasan yang lain. Poin tuntutan yang dibawa ILUNI UI saat itu adalah 1) Penguatan KPK sebagai lembaga anti korupsi, 2) Reformasi Polri, 3) Turunkan harga. Pak Tomi dari ILUNI UI sebenarnya saat itu mengatakan tidak ingin mengintervensi mahasiswa dan menyatakan apabila tuntutan mahasiswa berbeda pun tidak masalah, walaupun ada harapan agar tuntutannya disamakan.
Kastrat BEM se-UI yang hadir dalam CEM Sospolnet saat itu, ketika perwakilan Wadah Pegawai KPK dan ILUNI UI telah pulang, mendiskusikan soal sikap mahasiswa seperti apa. Intinya saat itu Kastrat BEM se-UI sepakat untuk poin turunkan harga disingkirkan dulu. BEM FISIP UI 2015 menyarankan bahwa ini bukan soal sepakat/tidak sepakatnya turunkan harga, tapi BEM FISIP UI 2015 mengingatkan kembali soal tujuan aksi yang sedari awal ingin kita tuju yaitu pengawalan agenda pemberantasan korupsi dengan fokus isu KPK-POLRI. Lebih spesifik lagi adalah soal pelibatan PPATK dalam proses FPT calon Kapolri dan kebetulan kajiannya pun telah ada dan sudah digabungkan dari BEM-BEM Fakultas yang mengkaji tentang itu. Kastrat BEM FISIP UI 2015 turut andil dalam mengkaji pelibatan PPATK dalam proses FPT ini. Kalaupun ingin menyelenggarakan aksi turunkan harga, Kastrat BEM FISIP UI 2015 saat itu berpendapat bahwa butuh kajian tentang itu untuk penyikapan dan dilakukan di aksi yang berbeda dengan aksi KPK-POLRI ini. Maka, akhirnya poin yang akan disiapkan mahasiswa adalah 1) Perbaikan mekanisme pemilihan pimpinan lembaga negara, 2) Penguatan KPK, 3) Reformasi Polri, dan satu poin tambahan yang diusulkan beberapa fakultas yaitu 4) Oligarki politik. Di Sospolnet itu juga, langsung dilakukan pembagian tugas. BEM FISIP UI bersama beberapa fakultas lainnya mengambil bagian dalam mengkaji poin reformasi Polri. Perlu dicatat, bahwa poin yang dirumuskan dalam Sospolnet tanggal 13 Maret 2015 ini bukanlah poin final yang dibawa BEM se-UI, tetapi merupakan poin yang akan dikaji untuk kemudian ditentukan sikapnnya. Pertanyaan menggelitik juga mulai menyelimuti beberapa BEM Fakultas dengan mempertanyakan mengapa tanggalnya ada duluan (20 Maret) sedangkan poin tuntutannya saja masih perlu dibahas. Momentum apakah yang ada di tanggal 20 Maret 2015?
Selanjutnya, pertemuan CEM Sospolnet diadakan kembali pada tanggal 16 Maret 2015 di Selasar FEB UI. Pembahasannya adalah finalisasi tuntutan mahasiswa dan pembacaan hasil kajian masing-masing. Di dalam pertemuan tersebut, apa yang dipahami dan dirasakan langsung oleh Kastrat BEM FISIP UI 2015 yang hadir langsung, sebenarnya poin yang clear disepakati baru poin penguatan KPK. Kastrat BEM FISIP UI 2015 juga menambahkan poin transparansi KPK untuk mengiringi penguatan tersebut. Sedangkan poin reformasi Polri baru dibahas namun belum ada “ketok palu”. Poin oligarki politik dan turunkan harga sama sekali tidak dibahas dalam forum tersebut. Jujur, saat itu Kastrat BEM FISIP UI 2015 sendiri bingung kenapa belum diselesaikan secara tuntas. BEM UI 2015 hanya menyatakan di akhir bahwa kalau ada poin pertimbangan lainnya, diharapkan diberikan kepada mereka di pagi besok hari karena siangnya akan bertemu dengan ILUNI UI untuk menyelaraskan tuntutan.
Kemudian di tanggal 17 Maret 2015 akhirnya diadakan pertemuan dengan ILUNI UI. Jujur, BEM FISIP UI 2015 saat itu berhalangan hadir karena satu dan lain hal. BEM UI yang hadir saat itu diwakili oleh Grady Nagara. Hanya ada beberapa BEM Fakultas yang hadir saat itu. Singkatnya, pada pertemuan itu mahasiswa akhirnya terdesak untuk menyepakati 4 poin yaitu 1) Perkuat KPK sebagai lembaga pembawa gerbong rezim anti-korupsi, 2) Reformasi Polri, 3) Bersihkan demokrasi dari oligarki, 4) Turunkan harga dengan memberantas mafia. Kastrat BEM FISIP UI 2015 jujur menyayangkan saat itu mengapa harus dipaksakan untuk disatukan. Padahal Pak Tomi (ILUNI UI) sendiri di pertemuan tanggal 13 Maret 2015 menyatakan bahwa tidak masalah ada tuntutan yang berbeda dan mereka tidak mau mengintervensi mahasiswa. Perbedaan tuntutan yang disepakati dengan ILUNI UI dan tuntutan yang sudah disepakati oleh BEM se-UI inilah yang menyebabkan beberapa fakultas kecewa dan mulai menarik diri. Hal yang disayangkan adalah mengapa tuntutannya harus disamakan hingga akhirnya mahasiswa harus “menyesuaikan” tuntutannya. Bukan apa-apa, ini adalah persoalan dasar bergeraknya nanti apa ketika harus dipaksakan dan bahkan untuk poin ke-3 dan ke-4 pun belum ada kajiannya sama sekali yang dibuat bersama.
[1] Sospolnet adalah singkatan dari Sosial Politik Network, merupakan forum tertinggi Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM se-UI
[2] IKM UI Summit adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Summit. Di dalam pertemuan ini dibahas isu bersama yang akan dibawa selama tahun 2015 oleh masing-masing departemen di BEM se-UI.
[3] CEM Sospolnet adalah singkatan dari Chief Executive Meeting Sosial Politik Network. CEM merupakan forum bagi Ketua-Ketua BEM se-UI dan Sospolnet merupakan forum tertinggi Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM se-UI. CEM Sospolnet merupakan forum gabungan antara Ketua-Ketua BEM se-UI dengan Departemen Kastrat BEM se-UI.
