Majalah Tempo edisi 5 Juni 2016 memberitakan rencana Kementerian Pertahanan(Kemhan)  mendirikan Kantor Pertahanan Daerah. Untuk operasional Kantor Pertahanan Daerah  maka Sekjen Kemhan meminta kepada Panglima TNI untuk menugaskan personelnya sebagai staf pada unit tersebut. Namun kebijakan ini dianggap tidak tepat oleh Koordinator Kontras Haris Azhar, seharusnya TNI  mempertahankan wilayah negeri ini dari ancaman musuh dari luar.
Ketidaksetujuan juga disampaikan oleh anggota DPR RI  dari PDIP Tb Hasanuddin.  Menurutnya, Kemhan tidak perlu mendirikan unit kerja di daerah. Kemhan  cukup menggunakan Kodam dan bekerjasama di instansi lain terkait pelaksanaan fungsi pertahanan di daerah. Nah, soal kelanjutan Kantor Pertahanan Daerah kita tunggu saja.....
Namun ada hal sepele tetapi penting terkait Kemhan. Terkait pertanyaan Kemhan ini adalah lembaga sipil atau lembaga militer? Pada masa Presiden Soeharto serta Presiden Habibie, jabatan Menteri Pertahanan(dan Keamanan) dirangkap oleh Panglima ABRI(TNI dan Polri). Ini terjadi saat Panglima ABRI dijabat Jenderal Soeharto, Jenderal Panggabean, Jenderal M Jusuf, Jenderal Edi Sudradjat serta Jenderal Wiranto.
Pernah juga Menhan(kam) tidak dirangkap Panglima ABRI. Saat Panglima ABRI dijabat Jenderal LB Moerdani, Jenderal Try Sutrisno, dan Jenderal Feisal Tanjung. Sejak jaman Presiden Abdurrachman Wahid s.d. Presiden Jokowi, Menhan tidak lagi dirangkap Panglima TNI. Beberapa nama sipil tercatat pernah menjadi  Menhan, di antaranya: Juwono Sudarsono, Machfud MD, Matori Abdul Jalil, serta Purnomo Yusgiantoro. Di masa Presiden Jokowi Menhan dipegang pensiunan Jenderal yaitu Ryamizard Ryacudu.
Kembali ke soal sipil atau militer. Di jalanan terutama di ibukota Jakarta dan sekitarnya mudah sekali dijumpai bus atau truck pengangkut personel bertuliskan Kementerian Pertahanan atau bertuliskan Kemhan. Bus atau truck tersebut seringnya saya lihat bercat hitam. Nomor polisi yang digunakan Kemhan bukanlah nomor polisi untuk kendaraan dinas yang digunakan kalangan sipil. Nomor polisi dengan warna dasar merah, berawalan  huruf B disertai logo timbul Korps Lalu Lintas Polri.
Kendaraan milik Kemhan menggunakan nomor polisi yang sepintas mirip kendaraan yang digunakan TNI. Hanya saja yang membedakan dengan kendaraan milik TNI adalah adanya logo Kemhan di nomor polisi tersebut. Nah, kalau berdasarkan nomor polisi kendaraannya maka Kementerian Pertahanan bukanlah lembaga sipil. Â Kalau sudah begini, sebenarnya Kementerian Pertahanan itu lembaga sipil atau militer?
