Pada sebuah buku "Manajemen Merah Putih: Kumpulan Esai yang Mulanya Berserakan" yang merupakan kumpulan esai yang ditulis oleh Hafriadi Hamid pada halaman 96 dibaris ketiga pada paragraf pertama ditulis "Sebagai organisasi tua, KNPI menganggap diri sebagai bagian penerus generasi sumpah pemuda".
Kalimat ini tentu adalah sebuah tantangan sekaligus mungkin "cibiran" atas apa yang terjadi hari ini dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Karena tentu sebagai penerus generasi muda, KNPI harus menjadi wadah untuk melahirkan calon pemimpin masa depan. Jika tidak, itu akan berubah menjadi "cibiran".
Tentu semua orang paham betul bagaimana asal muasal kelahiran KNPI. Dimulai ketika Mayor Jenderal Ali Moertopo pada tahun 1973 yang sering mengadakan diskusi dengan sejumlah pemuda dari berbagai latar belakang seperti HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, dan PMII di Cipayung, Bogor. Karena itu, kelompok ini pada waktu itu terkenal dengan kelompok Cipayung.
Waktu terus bergerak maju dan diskusi demi diskusi terus berlanjut. Hingga akhirnya lahirlah ide tentang sebuah wadah persatuan bagi seluruh kelompok pemuda dari berbagai latar belakang tersebut. Sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan (baca: Soeharto) waktu itu, Ali Moertopo tidak sulit untuk membangun komunikasi dengan para pejabat.
Eksistensi diskusi untuk melahirkan organisasi induk kepemudaan terus digalang oleh Ali Moertopo, hingga ia bertemu dengan Midian Sirait yang juga anggota DPRGR, Akbar Tandjung, dan David Napitupulu. Diputuskanlah secara resmi kelahiran KNPI pada 23 Juli 1973 dengan menunjuk David Napitupulu sebagai ketua pertama.
Kedekatan KNPI dengan penguasa terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga hari ini. Sebagai akibat baik dari organisasi ini, maka sejumlah pentolannya pun bernasib baik. Lihatlah misalnya David Napitupulu dan Akbar Tanjung yang dapat menjadi tokoh dan pemimpin nasional. David menjadi duta besar untuk Meksiko dan Akbar diangkat menjadi Menteri.
Pertanyaannya kemudian, apakah KNPI menjadi sebuah kesalahan ketika manut dengan penguasa. Tentu saja hal ini sangat mungkin untuk diperdebatkan. Kupikir, secara teori kebenaran KNPI tidak salah berhubungan mesra dengan kekuasaan. Kan orang yang diberikan kekuasaan baik ditingkat nasional maupun didaerah berasal dari sistem demokrasi juga kan.
Apalagi misalkan keduanya saling menguntungkan. KNPI secara kebijakan dapat dana hibah dari kekuasaan. Dan tentu saja, dana tersebut dapat memperlancar program kerja KNPI pada tiap kepengurusan. Sehingga ketika kemudian KNPI mendukung program dan kegiatan kekuasaan maka hal itu adalah sebuah kewajaran.
Secara histori kelahiran, kebesaran, kedewasaan KNPI tidak lepas dari kekuasaan. Lalu apa salahnya ketika mendukung RUU Omnibus Law? Dimana bentuk keanehannya? Dari sisi mana kita harus terkaget-kaget dan terheran-heran? Bukankah benih dan awal pendirian KNPI juga berasal dari sana (baca: kekuasaan).
Sebagai wadah berhimpun pemuda, untuk menilai KNPI secara bijak tanpa menjustifikasi. Maka perlu dilakukan penelusuran wadah berhimpun pemuda, misalkan Budi Utomo. Kelahiran Budi Utomo yang menjadi cikal bakal pergerakan nasional tidak tunduk pada kekuasaan (baca: VOC/Belanda). Gerakannya di luar kekuasaan membuat gerak-geriknya dibatasi.
Akan tetapi, dalam perjalanannya, Budi Utomo tidak pernah mundur dan gentar. Bahkan pada 30 April 1926 berhasil melaksanakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh sejumlah pemuda dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Ambon, Batak, Minahasa, dan lain-lain tapi menemui jalan buntu. Kemudian segera mempersiapkan Kongres Pemuda II.
