Pidato Anies Baswedan setelah pelantikan Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 menuai kontroversi dari para pengguna internet disebabkan penggunaan kata pribumi dan  tuan rumah di negeri sendiri. Meskipun Anies Baswedan sudah mengklarifikasi bahwa penggunaan kata tersebut merujuk kepada kemerdekaan rakyat Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan, tapi, sejumlah masyarakat melihatnya sebagai dog-whistle politics yaitu penggunaan bahasa berkode atau sugestif dalam pesan politik yang berbeda makna bagi suatu kelompok dengan kelompok lainnya.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Hubungan antara integrasi Nasional dan Politik Identitas
Integrasi nasional dan politik identitas memiliki satu kesamaan yang mencolok yaitu kedua hal ini mencakup area politik. Politik menjadi salah satu aspek yang sangat krusial karena mengelompokan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan politik sehingga politik menjadi wadah yang menampung hajat hidup orang banyak. Tujuan prioritas politik adalah kekuasaan yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok individu yang berhasil meraih kekuasaan itu untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Politik identitas mewakili kelompok dengan identitas suku, ras, atau agama yang sama dalam meraih kekuasaan dan Integrasi nasional yang menyatukan masyarakat dari kalangan politik yang berbeda.
Kesamaan lain yang dimiliki oleh integrasi nasional dan politik identitas adalah aspek sosial budaya. Dalam praktik politik identitas, kelompok dengan kesamaan identitas sekunder seperti agama atau sosial, cenderung untuk memiliki kesamaan pemikiran politik. Kesamaan identitas ini dapat menjadi kekuatan untuk meraih kekuasaan. Gerakan 212 yang menjadi tombak gerakan politik Anies Baswedan merupakan contoh nyata politik identitas di mana orang-orang yang menganut agama islam berkumpul dalam satu organisasi dan mengejar tujuan politik yang sama. Proses integrasi nasional juga menyatukan rakyat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya. Rakyat Indonesia yang majemuk memiliki karakter dan perilaku yang ditentukan oleh sistem sosial budayanya. Kemajemukan sosial budaya menjadikan perilaku tiap warga negara berbeda-beda. Proses integrasi nasional mencoba untuk menggabungkan rakyat dengan perilaku dan karakter sosial budaya yang berbeda-beda.
Jika dilihat dari dua persamaan di atas, politik identitas dan integrasi nasional dalam praktiknya bertumpu pada keterlibatan rakyat dengan rakyat sebagai objektif primernya. Politik identitas mengelompokan sekelompok individu yang memiliki identitas sekunder yang sama dalam mengejar tujuan politiknya dan faktor sosial budaya Indonesia yang begitu beragam membutuhkan proses penyatuan dalam satu konsep kenegaraan. Jadi, politik identitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses integrasi nasional bangsa Indonesia di era modern.
2.2 Dampak dari Politik Identitas terhadap Integrasi Nasional Negara Indonesia
Dalam masa politik modern Indonesia, praktik politik identitas telah menjadi salah satu faktor yang memobilisasi rakyat yang majemuk secara kondisi sosial budaya dan politik sehingga mempengaruhi proses integrasi nasional. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah politik identitas menjadi faktor yang mempengaruhi integrasi nasional secara positif atau
negatif ?
Gerakan 212 dan praktik politik Anies Baswedan yang menggunakan isu agama dan ras tidak begitu mendapat banyak simpati dari masyarakat Indonesia. Data yang ditunjukkan dari bagian 1.3 membuktikan dari isu-isu yang dimainkan oleh Anies Baswedan tidak terlalu mendapat banyak respon yang positif dari kalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh politik identitas ini adalah:
1. Menimbulkan polarisasi
Polarisasi merujuk pada pembagian dua kelompok yang berkepentingan dan juga saling berlawanan. Politik identitas yang dimainkan oleh Anies Baswedan membentuk cara berpikir orang untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu. Polarisasi ini berpotensi untuk menciptakan konflik. Lontaran isu seperti pribumi atau pemimpin muslim santun mengkotak-kotakan masyarakat
ke dalam golongan Islam atau Kristen, Tionghoa atau Jawa. Cara berpolitik seperti ini mempersulit proses integrasi nasional karena masyarakat cenderung pesimis untuk bergabung dengan orang/kelompok yang berlawanan.
2. Merusak rasa kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia
Proses penyatuan bangsa tidak dapat menjadi efektif karena akar persatuan sudah dirusak akibat politik identitas. Politik identitas merubah rakyat menjadi etnosentrisme, sehingga akan sulit untuk melakukan integrasi masyarakat yang majemuk ke dalam satu ide nasional. Masyarakat yang tidak dapat bersatu berujung pada kegagalan dalam mencapai integrasi nasional.
3. Berujung pada diskriminasi dan rasisme
Politik yang membawa kepentingan golongan agama seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan lewat perkataan dan aksi menunjukkan ideologi dominasi rasial, Gerakan 212, isu pemimpin muslim santun dan pidato pribumi secara tidak langsung berisi anggapan bahwa identitas primer dan sekunder milik Islam lebih superior dibandingkan dengan kelompok masyarakat minoritas. Hal ini mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas seperti agama Kristen atau ras Tionghoa merasa inferior dan disubordinasikan. Politik identitas juga membentuk pola pikir masyarakat Indonesia mayoritas seperti orang-orang muslim untuk lebih mempertimbangakan identitas sekunder dalam kehidupan pluralisme bangsa Indonesia. Rasisme dan diskriminasi dalam perspektif politik memaksa identitas primer menjadi identitas sekunder, seolah-olah ciri-ciri biologis atau fisik merupakan buatan manusia dan dapat diubah-ubah. Hal seperti ini melanggar hak asasi manusia sebab mencela kodrat manusia itu sendiri. Rasisme dan diskriminasi hanya menghambat integrasi nasional karena masyarakat akan diarahkan kepada klasifikasi kelompok superior dan inferior, kelompok/ras/agama mana yang harus tunduk dan siapa yang berkuasa.
4. Ketidaksejahteraan dalam skala nasional
Jika proses integrasi nasional gagal, maka rakyatlah yang harus menanggung deritanya. Politik identitas mengedepankan kepentingan segelintir kelompok dibandingkan kepentingan bersama suatu negara. Jika politik identitas meluas, maka kesenjangan ekonomi akan meningkat, distribusi sumber daya alam tidak merata dan adil, individualisme dan sikap apatis semakin tinggi. Ketidaksejahteraan juga melemahkan nasionalisme sebab kelompok yang tertindas tidak akan merasa bahwa mereka termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi nasional yang seharusnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan sehingga menarik simpati rakyat pun akan gagal.
Meskipun politik identitas mengumpulkan aspirasi dari orang-orang yang berbagi kesamaan latar belakang tetapi praktik sejenis ini dalam mencari kekuasaan hanya akan menggagalkan proses penyatuan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang tingkat pluralismenya tinggi akan sangat rentan dengan maraknya praktik politik identitas sehingga berpotensi menggagalkan integrasi nasional.
2.3. Penanggulangan Dampak-Dampak Politik Identitas Terhadap Integrasi Nasional
Disrupsi dari dampak-dampak politik identitas harus segera ditangani sebaik mungkin karena dalam jangka panjang dapat melemahkan kestabilan negara Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan asas Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, alinea 1-4.
1. Meningkatkan mutu edukasi nasional yang berorientasi pada keseimbangan pendidikan karakter dan pikiran
Cara ini dapat diwujudkan dengan mengevaluasi pendidikan Indonesia di jaman digital dan menyusun sistem pendidikan yang adaptif dengan perkembangan informasi di era modern agar anak-anak bangsa dapat menyaring dengan baik informasi-informasi terkait konten-konten yang berhubungan erat dengan politik identitas.
2. Penyaringan pejabat publik atau pemerintahan yang transparan
Pejabat publik memiliki otoritas dan pengaruh di tengah masyarakat. Proses seleksi pejabat publik yang transparan dan bersih bertujuan untuk menghindari penyebaran politik identitas di tengah masyarakat. Institusi dan lembaga pemerintah sebagai alat untuk melancarkan proses integrasi nasional harus terbebas dari kontaminasi rasisme dan diskriminasi.
3. Mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan merata
Ekonomi merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi harus menciptakan situasi ekonomi yang stabil, merata, dan tanpa pandang buluh. Jika masyarakat semakin sejahtera, maka rasa nasionalisme dapat tumbuh. Integrasi nasional terbukti efektif jika penyatuan negara dalam satu konsep nasional mampu melayani kebutuhan rakyatnya.
4. Melakukan sosialisasi anti-politik identitas di lembaga agama
Dari pengalaman pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 kemarin, agama dipolitisir untuk mendapatkan dukungan suara. Lembaga agama seperti pesantren atau gereja seharusnya tidak menyebarkan ajaran yang mengandung vandalisme dan etnosentrisme. Konsep nasionalis diharapkan dapat melebur ke dalam ajaran agama sehingga pemeluk-pemeluk semua agama memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air.
Solusi di atas harus dilakukan dengan seksama dan penuh kewaspadaan supaya tidak menyingkir dari jalan kebenaran dan objektivitas masing-masing bidang. Politik identitas yang ditangani dengan baik akan menjauhkan masyarakat dari keinginan untuk mempraktikan politik identitas. Penerapan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945 yang konsekuen dilakukan untuk memastikan sistem demokrasi dijalankan tanpa ada kontaminasi dari pengaruh-pengaruh negatif. Sistem demokrasi yang bersih akan mengarahkan integrasi nasional ke arah yang positif.
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Integrasi nasional dimaksudkan agar rakyat Indonesia bersatu dalam satu konsep kebangsaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Integrasi nasional juga ditujukan untuk mereduksi sistem yang hanya menjadikan rakyat semata-mata sebagai objek kekuasaan dari elit massa yang hanya menginginkan kekuasaan bagi kepentingan golongan pribadi. Politik identitas bertentang dengan ajaran ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Politik Identitas hanya membuka ruang bagi kaum mayoritas untuk menjadi kaum yang eksklusif, penindasan terhadap kelompok minoritas, dan degradasi kodrat manusia sebagai makhluk yang setara dan berbudi luhur. Anies Baswedan dan manifestasi politik identitasnya menunjukkan bahwa tidak ada manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia selain kehancuran dan perpecahan. Praktik politik identitas tidak mampu mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Hanya melalui integrasi nasional, negara Indonesia dapat mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Rakyat dan pemerintah diharapkan untuk bekerja sama dalam melawan penyebaran politik identitas terhadap integrasi nasional agar dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luhur, sejahtera, dan berkeadilan.
3.2 Saran
Integrasi nasional adalah proses yang sangat krusial bagi rakyat Indonesia. Kehadiran kelompok-kelompok yang memiliki intensi untuk melakukan politik identitas hanya akan merusak integrasi nasional. Meskipun penjabaran topik memiliki kemungkinan bias atau subjektif tetapi pembaca diharapkan untuk mengerti betapa berbahayanya praktik politik identitas bagi keberlangsungan negara Indonesia.
